BANDAR LAMPUNG – Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen sekaligus Ketua Program Studi (Kaprodi) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi.
Akademisi Universitas Lampung sekaligus Calon Rektor Unila periode 2027–2031, Prof. Warsito, S.Si., DEA., Ph.D., menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak dapat ditoleransi, siapa pun yang menjadi pelakunya, termasuk dosen maupun pejabat struktural di lingkungan kampus.
Menurut Warsito, perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik serta integritas. Karena itu, setiap dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat ditoleransi, siapa pun pelakunya, termasuk dosen. Jika terbukti, harus ada sanksi tegas sesuai ketentuan. Korban harus dilindungi dan didampingi, dan proses penanganan harus transparan, adil, serta bebas dari intervensi. Kampus harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika,” tegas Warsito.
Ia menekankan, prioritas utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah memastikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban. Hal tersebut mencakup jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan dari intimidasi, serta kepastian bahwa korban tidak mengalami tekanan atau perlakuan diskriminatif selama proses penanganan berlangsung.
Menurutnya, korban tidak boleh justru menanggung beban tambahan akibat keberanian menyampaikan laporan. Hak akademik, kenyamanan, keamanan, dan masa depan pendidikan korban harus tetap dijamin oleh institusi.
Warsito juga meminta agar proses penanganan dilakukan segera melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) secara independen, objektif, dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Penanganan harus dilakukan secara profesional dan independen. Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Setiap laporan harus diperiksa secara objektif dengan memperhatikan keterangan korban, pihak terlapor, saksi, serta bukti-bukti yang relevan,” ujarnya.
Di sisi lain, Warsito mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mengabaikan langkah-langkah perlindungan terhadap korban.
Menurut dia, perlindungan korban dan penghormatan terhadap proses pemeriksaan yang adil merupakan dua prinsip yang harus berjalan beriringan.
“Praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun, itu tidak berarti perlindungan terhadap korban bisa ditunda. Kampus memiliki tanggung jawab memastikan korban merasa aman dan mendapatkan pendampingan selama proses berlangsung,” katanya.
*Soroti Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di FKIP Unila*
Pernyataan Warsito tersebut disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan seorang mahasiswi pascasarjana Unila terhadap dosen berinisial RF, yang juga disebut menjabat sebagai Ketua Program Studi di lingkungan FKIP Unila.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah pengakuan korban mengenai dugaan tindakan tidak pantas yang dialaminya pada 5 Mei 2026 beredar melalui media sosial.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas PPKPT Unila telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dosen yang dilaporkan, sejumlah saksi, serta meminta keterangan ahli.
Berdasarkan pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan Satgas PPKPT pada 9 November 2026, tim menyatakan menemukan unsur-unsur yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Hasil pemeriksaan tersebut telah menjadi dasar penyampaian rekomendasi kepada pimpinan universitas untuk menentukan langkah dan sanksi administratif sesuai ketentuan.
Meski demikian, penentuan tanggung jawab pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses hukum yang berlaku.
Bagi Warsito, mencuatnya kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Unila untuk memperkuat sistem perlindungan dan penanganan kekerasan seksual, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus.
Ia menilai, perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki aturan dan satuan tugas. Lebih dari itu, diperlukan keberanian institusi untuk memastikan seluruh mekanisme pencegahan dan penanganan berjalan efektif tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun pengaruh seseorang di lingkungan akademik.
*Perkuat Pencegahan dan Budaya Kampus yang Berintegritas*
Lebih jauh, Warsito menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan sistem pencegahan kekerasan seksual apabila diberikan amanah memimpin Universitas Lampung.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, mulai dari penguatan kapasitas Satgas PPKPT, penyediaan kanal pengaduan yang aman dan mudah diakses, pendampingan korban, hingga membangun budaya kampus yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia.
Ia juga menilai pentingnya edukasi berkelanjutan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai pencegahan kekerasan seksual, etika akademik, relasi kuasa, serta konsekuensi atas setiap bentuk pelanggaran.
“Kampus harus memiliki sistem pencegahan yang kuat, kanal pengaduan yang aman, dan mekanisme penanganan yang dapat dipercaya. Tidak boleh ada ruang bagi intimidasi, penyalahgunaan kewenangan, ataupun tindakan yang merendahkan martabat sivitas akademika,” ungkapnya.
Warsito menambahkan, integritas perguruan tinggi tidak hanya diukur dari prestasi akademik, penelitian, publikasi ilmiah, maupun reputasi kelembagaan. Integritas juga tercermin dari kemampuan institusi melindungi setiap orang yang berada di dalamnya.
“Universitas harus berdiri di atas nilai keadilan, integritas, dan kemanusiaan. Tidak boleh ada seorang pun yang merasa tidak aman ketika berada di kampus. Perlindungan terhadap korban dan penegakan aturan merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral dan institusional perguruan tinggi,” pungkasnya. (*)
