BANDARLAMPUNG – Akuntabilitas Kinerja menjadi salah satu indikator penting bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan capaian maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi Setdaprov Lampung, Drs. Hery Sadli, MH, melalui Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Anoeng Priyadi Santosa, SP.MM.
Menurut Anoeng, akuntabilitas kinerja adalah kewajiban yang harus dijawab oleh pimpinan dan badan hukum kepada pihak-pihak yang berwenang. “Transparansi dan tanggung jawab menjadi prinsip utama dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dan pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Hal ini berjalan seiring dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“Pemerintah Provinsi Lampung wajib mengimplementasikan SAKIP sebagai wujud transparansi tata kelola pemerintahan dan mendorong kinerja optimal di setiap organisasi perangkat daerah (OPD),” tegas Anoeng.
Saat ini, Pemprov Lampung sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait SAKIP serta mengembangkan aplikasi eSAKIP untuk memaksimalkan pelaporan kinerja dan evaluasi di setiap perangkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan, serta mewujudkan Good Governance dalam pelayanan publik.
Dengan terobosan ini, Pemprov Lampung berkomitmen untuk mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. (*)
