BANDAR LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) mensosialisasikan prosedur dan pelaksanaan clereance belanja TIK tahun 2025 dan aplikasi terpusat lainnya pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Ruang Sidang Utama Rektorat Unila, Selasa (10/6/2025).
Sosialisasi tersebut, bertujuan untuj meningkatkan kemampuan perencanaan anggaran dan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat, agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (BPKHM) Unila, Suratno mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada kelayakan teknis pengadaan TIK, tapi juga memastikan setiap belanja TIK di lingkungan Unila benar-benar sesuai kebutuhan unit kerja, dan mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.
Penyelenggara kegiatan menghadirkan dua narasumber utama dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendiktisaintek, yakni Ketua Tim Kerja SPBE Muhamad Rochim yang menyampaikan materi secara daring, serta Aziz Yanuar dari Tim Pusdatin yang hadir secara langsung di Unila.
Muhamad Rochim dalam pemaparannya menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pengadaan TIK dengan arah kebijakan nasional.
“Clearance TIK bukan hanya proses administratif, tapi juga instrumen strategis untuk memastikan seluruh pengadaan teknologi dalam mendukung integrasi sistem pemerintahan dan efisiensi anggaran,” kata Muhamad Rochim.
Sementara itu, Aziz Yanuar menjelaskan secara teknis tahapan dan dokumen yang diperlukan dalam proses clearance belanja TIK, dan berharap melalui sosialisasi tersebut, perguruan tinggi seperti Unila dapat memahami prosedur dengan benar dan menerapkannya secara tepat. Ada pun tujuan akhirnya adalah terciptanya layanan publik yang lebih digital, responsif, dan terintegrasi.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh unit kerja di Unila dapat memahami secara menyeluruh prosedur clearance belanja TIK, serta mampu menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung integrasi dan efisiensi sistem pemerintahan digital di lingkungan pendidikan tinggi. (*)
