METRO, — Pemerintah Kota Metro terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026). Namun, Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengingatkan agar pelaksanaan SAKIP tidak berhenti pada urusan dokumen dan angka penilaian.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kinerja pemerintah yang sesungguhnya adalah seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Hariyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Implementasi SAKIP Kota Metro di Ruang OR Setda Kota Metro, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum, jajaran Inspektorat, Kepala Bappeda beserta jajaran, Bagian Organisasi, serta anggota Tim Implementasi SAKIP Kota Metro.
Kepala Bagian Organisasi Kota Metro, Iin Indraswari, mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di ruang Sekretaris Daerah yang diinisiasi Inspektorat.
Ia berharap forum tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.
“Rapat hari ini mudah-mudahan dapat menjadi momentum penting bagi kita untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di Kota Metro,” katanya.
Iin menegaskan, SAKIP bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi. Lebih dari itu, SAKIP merupakan sebuah siklus manajemen kinerja yang harus mampu menunjukkan hasil, outcome, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam penerapannya, terdapat keterkaitan erat antara Bappeda, Bagian Organisasi, dan Inspektorat, mulai dari proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi hingga tindak lanjut perbaikan.
Karena itu, koordinasi dinilai penting untuk memastikan adanya kesamaan persepsi, pembagian peran yang jelas, serta langkah tindak lanjut yang terukur.
OPD Bukan Pulau yang Berdiri Sendiri
Sementara itu, Ahmad Hariyanto menekankan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh bekerja seolah-olah berdiri sendiri.
Ia menganalogikan OPD bukan sebagai cabang yang terpisah dari Pemerintah Kota, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari satu tubuh pemerintahan.
“OPD itu bukan cabang dari Pemerintah Kota, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota. Yang membedakan hanyalah tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya.
Namun, ia mengakui masih ada kepala OPD yang memandang tugasnya sebatas urusan organisasi masing-masing.
Padahal, menurut Ahmad, setiap kebijakan dan program memiliki hubungan dengan sektor lainnya.
Ia kemudian mengambil contoh tugas Dinas Pemadam Kebakaran. Ketika terjadi kebakaran di lahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, persoalannya tidak berhenti pada penanganan api.
Kebakaran dapat mengganggu produksi pangan, memengaruhi rantai pasok, menimbulkan kelangkaan komoditas, dan pada akhirnya berpotensi memicu inflasi.
“Secara ekosistem, kejadian tersebut dapat mengganggu rantai pasok pangan. Ketika lahan pangan terbakar, maka dapat terjadi kelangkaan bahan pangan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan inflasi,” ungkapnya.
Begitu pula dengan Dinas Perhubungan. Kebijakan terkait tarif, kata Ahmad, dapat berpengaruh terhadap biaya produksi dan distribusi.
Jika tarif tidak dikelola dengan baik, biaya yang ditanggung masyarakat maupun pelaku usaha dapat meningkat dan pada akhirnya turut memengaruhi harga barang.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengaturan tarif, termasuk tarif batas bawah dan batas atas, agar rantai produksi serta distribusi tetap berjalan dengan baik.
SAKIP Harus Berorientasi Hasil, Bukan Sekadar Angka
Dari berbagai contoh tersebut, Ahmad menegaskan bahwa prinsip keterkaitan antarsektor juga harus menjadi dasar implementasi SAKIP Kota Metro.
Ia menyebut keterhubungan antara sektor, bidang, serta Bagian Organisasi sebagai tiga poros penting yang harus mampu mempercepat implementasi SAKIP.
“Bagaimana agar SAKIP Kota Metro ini bukan hanya sekadar mengejar nilai. Tetapi bagaimana kinerja yang kita lakukan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini poin utamanya,” tegasnya.
Ahmad juga mengingatkan pentingnya menerapkan konsep Whole of Government (WoG). Menurutnya, pemerintahan tidak boleh dijalankan secara parsial.
“Pemerintahan itu harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintahan tidak boleh berjalan secara parsial. Artinya, apa yang dikerjakan oleh satu organisasi harus menunjang organisasi lainnya,” jelasnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kinerja satu OPD dapat memengaruhi capaian SAKIP Kota Metro secara keseluruhan.
Jika terdapat satu OPD yang tidak solid, tidak mampu menjalankan program, atau gagal mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap penilaian SAKIP secara umum.
Jangan Ada Ego Sektoral
Untuk itu, Ahmad meminta sekretariat, Bappeda, dan Bagian Organisasi membangun pola kerja yang mengedepankan prinsip Whole of Government.
Koordinasi antara Inspektorat, Bappeda, dan Bagian Organisasi harus diarahkan untuk menghasilkan pola kerja yang terintegrasi, efektif, serta sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan pedoman Kementerian PANRB.
Ia juga mendorong agar pola kerja tersebut kembali didiskusikan bersama Bappeda dan Asisten sehingga implementasinya benar-benar efektif.
Menurutnya, evaluasi SAKIP harus dijadikan momentum untuk memperjelas pembagian peran dan pola kerja. Jika nantinya ditemukan bottleneck atau hambatan, seluruh pihak harus duduk bersama untuk mencari akar persoalan sekaligus solusi.
Ahmad juga mengingatkan seluruh tim agar mengedepankan kelapangan hati, kesabaran, dan menghindari ego sektoral.
“Mudah-mudahan kalau kita mempunyai kelapangan hati, kesabaran jiwa, tidak ego sektoral, dan tidak hanya berpikir bahwa yang penting investasi atau kepentingan saya lebih menonjol, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Di akhir arahannya, Ahmad menyampaikan keyakinannya bahwa Kota Metro memiliki potensi besar untuk mencapai target yang diharapkan.
Ia menegaskan keberhasilan implementasi SAKIP bukanlah kepentingan satu atau dua pihak, melainkan menjadi tanggung jawab dan harapan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro.
Dengan kolaborasi lintas perangkat daerah yang semakin kuat, SAKIP diharapkan tidak sekadar menghasilkan nilai evaluasi yang baik, tetapi mampu mendorong birokrasi Kota Metro bekerja lebih terarah, terukur, dan yang paling penting, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ADV)
