Bandar Lampung, — Mantan aktivis reformasi yang juga mantan Ketua KNPI Kota Bandar Lampung, M. Irfandi, melontarkan kritik keras terhadap tren demonstrasi yang belakangan dinilainya kehilangan arah dan etika. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam aksi damai yang digelar di depan kantor Kelurahan Pesawahan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanganan bencana banjir.
Menurut Irfandi, demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan secara bermartabat dan tidak merusak tatanan sosial.
“Demonstrasi adalah instrumen penting dalam perjuangan sipil. Tapi ketika berubah menjadi aksi anarkis, berkata kasar, merusak fasilitas umum, dan mengganggu ketertiban, maka pesan moralnya justru hilang,” ujar Irfandi.
Ia menyoroti perilaku kasar delapan orang pendemo dalam aksi beberapa waktu lalu yang dinilai mencederai nilai-nilai etika publik. Mereka disebut melakukan kekerasan verbal terhadap petugas yang hanya menjalankan tugas menjaga fasilitas negara.
Lebih lanjut, Irfandi mengingatkan agar bencana banjir tidak dijadikan komoditas politik. “Harusnya tangkap itu dalang yang memprovokasi mereka. Jangan jadikan bencana alam sebagai alat politik untuk menjatuhkan walikota. Kami dulu turun ke jalan membawa nilai dan harapan, bukan sekadar amarah dan kepentingan politik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi bagi generasi muda dalam memahami etika berdemonstrasi. “Perbedaan pandangan itu wajar, tapi harus disampaikan secara konstruktif dan beradab,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Irfandi bersama warga lainnya menyuarakan dukungan terhadap langkah-langkah konkret pemerintah kota dalam penanggulangan banjir. Ia menepis tudingan delapan pendemo yang menyebut pemerintah tidak bekerja.
“Kami bukan aparat kelurahan. Kami adalah rakyat yang dulu jadi korban banjir. Kami tidak dibayar, dan kami tidak terima atas ucapan para pendemo yang menyebut Pemerintah Kota tidak bekerja,” pungkas Irfandi.(*)
