Lampung Selatan, — Sorotan tajam terhadap kondisi infrastruktur pendidikan dan akses transportasi mencuat dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025 di DPRD Lampung Selatan.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PAN, Edi Waluyo, secara tegas mendesak pemerintah daerah agar menjadikan perbaikan sekolah dan jembatan rusak sebagai prioritas utama dalam APBD Perubahan.
“Beberapa sekolah dasar di Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan, kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitasnya rusak, atapnya bocor, dan tidak layak untuk proses belajar-mengajar. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Edi dalam rapat yang digelar di ruang Banggar DPRD, Selasa (15/7/2025).
Selain kondisi pendidikan, Edi Waluyo juga menyoroti rusaknya Jembatan Way Galih di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro. Jembatan tersebut merupakan akses vital antar wilayah yang kini justru menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
“Kami tidak ingin anggaran perubahan hanya fokus pada aspek administratif. Infrastruktur dasar seperti jembatan yang rusak harus segera diperbaiki demi keselamatan dan kesejahteraan warga,” tegasnya.
Desakan ini mendapat tanggapan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang hadir dalam rapat. Pihak TAPD menyatakan siap menampung dan memverifikasi setiap usulan dari DPRD.
“Kami akan turun langsung ke lapangan dan melakukan kajian untuk melihat skala prioritas. Prinsipnya, kami terbuka terhadap usulan DPRD, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung,” ujar perwakilan TAPD.
Ia menambahkan, kendala anggaran memang menjadi tantangan, namun pemerintah daerah akan berupaya menyesuaikan alokasi agar program-program prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur tetap masuk dalam APBD-P 2025.
“Insyaallah, kami akan upayakan agar kebutuhan-kebutuhan mendesak ini dapat terakomodasi tahun ini,” tambahnya.
Dengan adanya dorongan kuat dari legislatif, publik berharap APBD-P 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas anggaran. (Red)
