YOGYAKARTA – Para pedagang kaki lima Teras Malioboro 2 Yogyakarta, mengecam tindakan oknum aparat keamanan, yang melakukan upaya relokasi para pedagang.
Bertempat di halaman Teras Malioboro 2, para pedagang kaki lima yang menempati Teras Malioboro 2, menyampaikan tuntutannya kepada Pemerintah, Rabu (17/7/2024).
Melalui kuasa hukumnya, Rakha Ramadhan menyayangkan sikap Pemerintah DIY yang hanya memberi statement melalui media tetapi tak kunjung juga bertemu dan membuka ruang dialog dengan para PKL.
Menyatakan bahwa dari pra relokasi dulu di selasar Malioboro hingga saat ini, belum ada dialog partisipatif antara pedagang dan pemegang kebijakan, apalagi sampai adanya kontraktual individual dengan tiap pedagang.
Mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan didalam kendali Pemerintah Kota Yogyakarta, evaluasi serta tindak tegas.
Menilai relokasi ke Ketandan dan Beskalan perlu ditunda prosesnya hingga ada solusi dan kesepakatan bersama antara pemangku kebijakan dengan para PKL.
“Pemerintah DIY belum merespon substansi terpenting yang disuarakan PKL Malioboro, yakni relokasi yang menyejahterakan. Hal itu hanya bisa dicapai melalui dialog partisipatif,” kata Rakha. (WR)
