Evaluasi Kinerja Satgas PPKPT Unila: Apakah Independensi Berarti Kebal terhadap Evaluasi?

Berita, Headline19 Dilihat

Oleh : Dr. Bumi Prawira, M.Psi
Analis psikologi sosial

BANDAR LAMPUNG, – Tuntutan evaluasi kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Lampung dalam pertemuan mahasiswa dan pimpinan universitas di Gedung Serbaguna (GSG), Senin, 16 November 2026, membuka persoalan penting mengenai efektivitas kepemimpinan dan pengawasan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Evaluasi Satgas memang diperlukan. Namun, evaluasi tidak cukup hanya menghitung berapa perkara yang diterima dan diselesaikan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana Ketua Satgas mengarahkan pekerjaan, memastikan prosedur dijalankan, mengatasi hambatan pemeriksaan, dan membangun koordinasi dengan pimpinan universitas.

Persoalan ini mengemuka setelah mencermati informasi dari ekspose penanganan perkara Satgas PPKPT, dokumen kelembagaan, serta keterangan sejumlah narasumber yang mengetahui perkembangan penanganan pada dua periode kepemimpinan. Dari empat perkara sisa tahun 2025 yang ditangani dalam periode kepemimpinan Rini Fathonah, tiga perkara disebut telah selesai pada 2026, tetapi rekomendasi dan laporan akhirnya belum dapat ditelusuri dalam informasi yang tersedia. Hanya satu perkara dari tahun sebelumnya yang tercatat dilanjutkan dalam pelaporan tahun 2026. Sementara itu, dari 20 perkara dalam rekapitulasi tahun 2026, sebanyak 12 disebut telah selesai dan dilaporkan melalui laman kementerian dalam periode kepemimpinan Mamanda Syaputra Ginting. Perbedaan perkembangan tersebut menjadi alasan untuk menelaah bukan hanya produktivitas penanganan perkara, melainkan juga kualitas kepemimpinan, budaya kerja, dan efektivitas pengawasan universitas.

Jika sejumlah perkara sebelumnya belum mencapai penyelesaian administratif yang jelas, apa yang sebenarnya menghambat? Apakah persoalannya semata-mata terletak pada kompleksitas kasus, atau juga berkaitan dengan cara kerja dan pengelolaan Satgas?

Ketua Satgas Memegang Peran Penting dalam Keberhasilan Penanganan

Independensi Satgas harus dijaga agar pemeriksaan berlangsung objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Namun, independensi tidak berarti Ketua Satgas terbebas dari evaluasi terhadap cara memimpin, berhubungan dalam sebuah sistem dan mengelola organisasi. Ketua bukan sekadar pihak yang memimpin rapat atau menandatangani surat, apalagi buru buru memberikan sangsi. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua memiliki peran penting dalam mengoordinasikan anggota, membagi pekerjaan, memantau perkembangan perkara, serta memastikan hambatan pemeriksaan memperoleh penyelesaian. Seorang Ketua juga harus memahami prosedur penanganan, mengetahui batas kewenangan Satgas, dan mampu menentukan kapan suatu persoalan harus dibahas bersama anggota atau dikoordinasikan kepada pimpinan universitas.

Ketika perkara tertunda, pertanyaannya bukan hanya mengapa anggota belum menyelesaikan pemeriksaan, tetapi juga apa yang telah dilakukan Ketua untuk memastikan pekerjaan tersebut tetap berjalan. Hal ini penting karena Satgas bekerja dengan pendekatan kolektif kolegial. Pemeriksaan dan penyusunan rekomendasi melibatkan kerja bersama, tetapi fungsi kepemimpinan tetap melekat pada Ketua. Prinsip kolektif kolegial tidak seharusnya mengaburkan tanggung jawab Ketua dalam mengelola organisasi. Jika pembagian tugas tidak jelas, komunikasi tidak berjalan, atau hambatan pemeriksaan tidak segera ditangani, evaluasi perlu menelusuri bagaimana fungsi kepemimpinan dijalankan. Sebaliknya, jika keterlambatan disebabkan faktor di luar kewenangan Satgas, hal tersebut juga harus dijelaskan agar penilaian tidak dibebankan secara tidak adil kepada Ketua maupun anggota.

Masa Kepemimpinan Satgas Sebelumnya: Mempertanyakan Pemahaman Prosedur dan Jalur Koordinasi

Salah satu aspek yang patut menjadi perhatian adalah pola pengelolaan perkara selama masa kepemimpinan Rini Fathonah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah pihak yang mengetahui proses penanganan, muncul persoalan mengenai pemahaman prosedur pemeriksaan, kejelasan jalur koordinasi, serta kedudukan dan kewenangan Satgas dalam struktur universitas. Persoalan tersebut penting karena kemampuan memimpin Satgas tidak cukup hanya ditentukan oleh pengalaman mengelola kegiatan atau administrasi organisasi. Penanganan dugaan kekerasan membutuhkan pemahaman terhadap tahapan pemeriksaan, prinsip perlindungan para pihak, pengelolaan alat bukti, penyusunan laporan, serta batas kewenangan dalam memberikan rekomendasi.

BACA JUGA:  RevComm Raih Pendanaan Pra-Seri B US$10 Juta (Rp165,7 Miliar), Total Pendanaan Capai US$32 juta (Rp519,3 Miliar)

Apakah keterlambatan penanganan perkara semata-mata disebabkan rumitnya pemeriksaan, atau turut dipengaruhi oleh ketidakjelasan prosedur, kebingungan mengenai jalur koordinasi, dan pola kerja yang terlalu bergantung pada arahan administratif? Pertanyaan ini juga membuka ruang untuk menilai budaya birokrasi yang berkembang dalam organisasi Satgas. Apakah pekerjaan diarahkan pada penyelesaian perkara secara tertib dan tepat waktu? Ataukah proses justru lebih banyak diwarnai komunikasi berjenjang, penundaan keputusan, dan ketidakjelasan pihak yang harus mengambil langkah berikutnya? Informasi dari narasumber tersebut perlu diuji bersama dokumen pemeriksaan, korespondensi, berita acara rapat, serta keterangan pihak yang menjalankan tugas pada periode tersebut.

Namun, pertanyaannya tetap relevan: sejauh mana Ketua Satgas memahami posisi kelembagaannya dan mampu menggunakan kewenangan yang tersedia untuk menggerakkan penanganan perkara? Dalam organisasi yang menangani persoalan sensitif, pemahaman terhadap prosedur dan kemampuan membangun koordinasi bukan sekadar kelengkapan administratif. Keduanya merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang efektif.

Kepemimpinan Transisi Sebelum Asesmen: Bagaimana Dasar Kewenangan Satgas Saat Itu?

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting dalam menilai kinerja Satgas PPKPT Unila pada masa kepemimpinan Rini Fathonah, yakni proses pembentukan kepengurusan dan pemenuhan persyaratan keanggotaan Satgas. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur bahwa pembentukan Satgas harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi, asesmen, pengumuman hasil asesmen, hingga penetapan anggota oleh pimpinan perguruan tinggi. Dengan demikian, asesmen bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari persyaratan resmi yang harus dilalui calon anggota sebelum ditetapkan dalam kepengurusan Satgas PPKPT. Asesmen ini mutlak merupakan kewenangan kementerian.

Persoalan ini menjadi menarik karena Rini Fathonah telah menjalankan tugas kepemimpinan Satgas pada masa transisi, sebelum proses asesmen untuk pembentukan kepengurusan definitif dilaksanakan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kementerian melaksanakan asesmen calon anggota pada 31 Maret 2026. Setelah dinyatakan lulus, maka Universitas Lampung diminta untuk mengusulkan SK Satgas. Selanjutnya, melalui SK Rektor Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026 tanggal 14 April 2026, Mamanda Syaputra Ginting ditetapkan sebagai Ketua Satgas PPKPT bersama anggota yang telah mengikuti proses seleksi dan asesmen. Mangkrak kasus dan bahwa SK lama hanya sementara/transisi, maka sesungguhnya disinyalir justru Pak Mamanda adalah Ketua Pertama sejak Transformasi Satgas PPKS ke PPKPT.

Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan dan pengakuan kelembagaan Satgas sebelum proses pembentukan definitif diselesaikan. Jika asesmen merupakan tahapan wajib, bagaimana dasar penugasan dan kewenangan kepengurusan transisi ketika menangani perkara sebelum tahapan tersebut dipenuhi? Hasil penelusuran kementerian sebelum asesmen, belum mengakui keberadaan SK Satgas, termasuk keberadaan kampus dalam perguruan tinggi. Pada beberapa kampus, penugasan Satgas mengeluarkan hanya surat tugas, sambil menunggu asesmen.

Kondisi ini semakin relevan dengan informasi mengenai kegiatan pengukuhan Satgas SK Sementara/Transisi pada 2025. Menurut keterangan yang diperoleh, ketika kegiatan yang direncanakan sebagai pelantikan Satgas berlangsung pada pertengahan 2025, seorang pejabat Inspektorat Jenderal kementerian yang hadir menyarankan agar kegiatan tersebut disebut pengukuhan, bukan pelantikan, karena calon anggota saat itu belum menjalani dan dinyatakan lulus asesmen. Apabila keterangan tersebut sesuai dengan kejadian sebenarnya, pesan yang disampaikan menjadi pengingat penting bahwa proses pembentukan Satgas harus mengikuti persyaratan yang berlaku. Pengukuhan secara seremonial tidak dapat menggantikan asesmen dan penetapan keanggotaan sebagaimana diatur dalam peraturan. Namun, persoalan ini juga perlu dilihat secara cermat. Belum dilaksanakannya asesmen untuk kepengurusan definitif apakah kemudian membuktikan bahwa seluruh tindakan penanganan pada masa transisi tidak sah?

Namun, yang terpenting adalah pertanyaan utama adalah apakah pimpinan universitas telah memastikan bahwa Satgas yang menjalankan penanganan perkara memiliki dasar penugasan, kewenangan, dan jalur koordinasi yang jelas kala itu? Bagaimana mungkin Satgas dituntut menjalankan pemeriksaan secara profesional jika status kepengurusan, pemenuhan persyaratan keanggotaan, dan batas kewenangannya belum dijelaskan secara memadai? Atau sesungguhnya Satgas telah tahu hal ini?

BACA JUGA:  Pecah Telur, Kader PKS Jadi Bupati Pringsewu

Ketua Satgas harus memahami prosedur pemeriksaan dan kedudukan organisasinya. Namun, Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi juga bertanggung jawab memastikan proses pembentukan serta penetapan kepengurusan dilaksanakan sesuai peraturan. Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya menanyakan mengapa sejumlah perkara belum selesai. Evaluasi juga harus menjawab bagaimana penugasan transisi dijalankan, sejauh mana prosedur dipahami, dan apakah universitas memberikan kepastian kelembagaan yang dibutuhkan untuk menangani perkara. Sebab, sebelum menilai keberhasilan atau kegagalan Satgas dalam menangani kasus, universitas perlu memastikan bahwa organisasi yang diberi tugas tersebut telah memiliki dasar kewenangan, persyaratan keanggotaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Empat Perkara Tahun 2025, Bagaimana Pengendalian Penanganannya?

Persoalan kepemimpinan menjadi semakin relevan ketika melihat perkembangan empat perkara sisa tahun 2025. Berdasarkan informasi yang menjadi bahan penelusuran, tiga perkara disebut telah selesai pada 2026, tetapi belum disertai rekomendasi dan laporan akhir yang dapat ditelusuri. Sementara itu, hanya satu perkara dari tahun sebelumnya yang tercatat berlanjut dalam pelaporan tahun 2026. Keadaan ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana penanganan perkara dikendalikan pada periode sebelumnya. Jika perkara sudah diperiksa, siapa yang memastikan laporan hasil pemeriksaan disusun? Jika proses terhambat, apakah hambatan tersebut pernah dibahas dalam rapat Satgas? Dan jika diperlukan dukungan pimpinan universitas, apakah persoalan itu telah disampaikan melalui jalur koordinasi yang tepat?

Salah satu perkara yang menarik dicermati adalah kasus MA dari FKIP yang diterima pada 23 November 2025. Perkara tersebut melewati masa pergantian kepemimpinan dan informasi yang didapat Mamanda sebagai Ketua Satgas telah menyelesaikan kasus ini ke rekomendasi siap dibawa ke Rektor. Kasus MA menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak cukup hanya dimulai dengan menerima laporan dan memeriksa para pihak.

Diperlukan pengendalian yang memastikan seluruh tahapan berjalan sampai menghasilkan dokumen, kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut sesuai kewenangan. Dalam konteks ini, lamanya penanganan menjadi alasan yang cukup untuk meminta penjelasan mengenai pengelolaan pekerjaan dan langkah yang telah dilakukan. Tanggung jawab kepemimpinan harus dapat dilihat dari tindakan yang nyata, bukan hanya dari jabatan yang tercantum dalam surat keputusan.

Periode Mamanda: Apa yang Berubah dalam Pengelolaan Perkara?

Perkembangan penanganan perkara pada 2026 memperlihatkan capaian yang patut diapresiasi. Dari 20 perkara yang tercatat, dan pernah diekspose oleh Satgas, sepanjang kepemimpinan baru, sebanyak 12 disebut telah selesai dan dilaporkan melalui laman kementerian. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya perubahan cara kerja Satgas setelah pergantian kepemimpinan. Apakah terdapat pembagian tugas yang lebih jelas? Apakah pemeriksaan berlangsung lebih terjadwal? Apakah pemantauan perkara menjadi lebih teratur? Bagaimana koordinasi dengan pimpinan universitas dilakukan ketika Satgas menghadapi hambatan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk mengetahui faktor yang memengaruhi perkembangan penanganan.

Dari perspektif psikologi organisasi, pergantian kepemimpinan dapat membawa perubahan dalam cara tim bekerja, terutama apabila pemimpin memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tugas, mampu membangun komunikasi, memperjelas pembagian peran, serta memastikan pekerjaan berjalan secara tertib. Namun, perubahan kinerja tidak dapat dikaitkan dengan figur Ketua semata. Satgas merupakan organisasi yang bekerja secara kolektif kolegial. Kemampuan dan pengalaman anggota, kompleksitas perkara, fasilitas, dukungan pimpinan universitas, serta pekerjaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya tetap harus diperhitungkan.

Karena itu, capaian pada periode Mamanda perlu dinilai berdasarkan dokumen penyelesaian, kualitas pemeriksaan, dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Yang perlu dipahami bukan hanya berapa perkara yang selesai, tetapi juga perubahan apa yang membuat penanganan dapat berjalan lebih efektif dan bagaimana praktik tersebut dipertahankan.

BACA JUGA:  Edspert for Corporation Luncurkan Program BEECOME Bersama PT Tuah Turangga Agung: Inovasi Baru dalam Pelatihan Kepemimpinan dan Keterampilan Komunikasi

Independensi Tidak Menghapus Tanggung Jawab Ketua

Prinsip independensi memberikan ruang bagi Satgas untuk melakukan pemeriksaan secara objektif tanpa tekanan pihak yang berkepentingan. Namun, independensi tidak boleh dipahami sebagai kebebasan dari pengawasan dan evaluasi kinerja. Satgas tetap perlu mempertanggungjawabkan ketepatan prosedur, kelengkapan pemeriksaan, penyusunan rekomendasi, dan pengelolaan perkara.

Ketua juga perlu mempertanggungjawabkan fungsi kepemimpinannya, termasuk koordinasi anggota, pemantauan pekerjaan, dan upaya mengatasi hambatan. Independensi melindungi Satgas dari campur tangan terhadap hasil pemeriksaan. Independensi tidak menghilangkan kewajiban Ketua untuk menjelaskan bagaimana organisasi dipimpin dan mengapa suatu perkara belum selesai. Hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kolektif kolegial. Kerja kolektif memastikan keputusan dan hasil pemeriksaan melibatkan anggota sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara fungsi kepemimpinan memastikan pekerjaan bersama tersebut terkoordinasi dan bergerak menuju penyelesaian. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Pengawasan Universitas Juga Harus Dievaluasi

Persoalan efektivitas kepemimpinan Satgas tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengawasan universitas. Satgas PPKPT dibentuk melalui keputusan Rektor dan menjalankan tugas sebagai bagian dari tanggung jawab Universitas Lampung dalam mencegah serta menangani kekerasan. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan. Karena itu, ketika terdapat perkara yang belum selesai atau hambatan pemeriksaan yang berlangsung lama, pimpinan universitas juga perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan.

Apakah perkembangan perkara dilaporkan secara berkala? Apakah hambatan pemeriksaan diketahui oleh pimpinan? Bagaimana dukungan diberikan? Dan jika terdapat persoalan dalam pemahaman prosedur atau jalur koordinasi, langkah pembinaan apa yang dilakukan? Pertanyaan ini penting terutama ketika Satgas berada dalam masa transisi kepemimpinan. Jika ditemukan kelemahan dalam pengelolaan Satgas, bahwa pertama tentunya kita juga perlu mengetahui apakah persoalannya berasal dari kapasitas internal, ketidakjelasan pengaturan kelembagaan, atau lemahnya dukungan dan pengawasan pimpinan universitas. Evaluasi yang baik harus mampu membedakan ketiganya.

Evaluasi Harus Menjawab Persoalan, Bukan Sekadar Mengganti Pemimpin

Tuntutan mahasiswa agar kinerja Satgas PPKPT Unila dievaluasi seharusnya menjadi kesempatan untuk menilai organisasi secara menyeluruh. Empat perkara sisa tahun 2025 perlu diperjelas status dan kelengkapan dokumen penyelesaiannya. Sementara itu, capaian 12 perkara tahun 2026 yang disebut telah selesai dan dilaporkan perlu dinilai berdasarkan kualitas pemeriksaan serta keberlanjutan tindak lanjutnya. Evaluasi juga harus menjawab bagaimana Ketua Satgas pada masing-masing periode sementara/transisi dan periode definitif menjalankan fungsi kepemimpinan. Pada masa kepemimpinan Rini, perhatian perlu diarahkan pada pengelolaan perkara yang tertunda, bagaimana ia memahami prosedur pemeriksaan dan penanganan keseluruhan, jalur koordinasi, dan pengendalian pekerjaan selama masa transisi. Pada periode Mamanda, evaluasi perlu melihat perubahan pola kerja, perkembangan penyelesaian, dan bagaimana sistem yang lebih efektif dapat dipertahankan.

Pada akhirnya, Satgas yang profesional dan berkapasitas membutuhkan Ketua yang mampu memahami tugas dan kewenangannya, menggerakkan kerja sama anggota, serta memastikan setiap laporan memperoleh penanganan yang jelas. Di sisi lain, universitas harus menyediakan dukungan, pengawasan, dan mekanisme evaluasi yang memadai.

Independensi Satgas bukan berarti kebal terhadap evaluasi. Ketua tetap bertanggung jawab atas fungsi kepemimpinannya, anggota bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai tugasnya, dan pimpinan universitas bertanggung jawab memastikan seluruh sistem penanganan berjalan dengan baik. Bagi warga kampus, masyarakat yang terpenting bukan sekadar siapa yang memimpin Satgas, melainkan kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, tidak berlarut-larut tanpa alasan yang jelas, dan memperoleh tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ini yang harus dilakukan Satgas, maka pilihannya adalah pada kepemimpinan yang tidak menjadikan kasus kasus mangkrak. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *