Bandar Lampung – Capaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung kembali menunjukkan tren positif. Hingga 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,2 triliun atau 30,23% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara realisasi belanja menyentuh angka 24,62%. Capaian ini secara de facto menempatkan Lampung di atas rata-rata nasional.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup pengelolaan keuangan di luar Kas Daerah, seperti Dana BOS dan BLUD yang jumlahnya kini melebihi Rp350 miliar. Meski secara administratif belum seluruhnya disahkan karena mengikuti aturan pengesahan per semester sesuai Permendagri, dana tersebut telah berputar dalam sistem dan ikut mendorong realisasi APBD secara keseluruhan.
“Jika dihitung secara menyeluruh, realisasi keuangan kita telah melampaui rata-rata nasional. Ini membuktikan bahwa kinerja fiskal Lampung cukup agresif dan produktif di awal tahun anggaran,” ujar Marindo, Sabtu (10/5/2025).
Capaian ini menunjukkan bukan hanya percepatan dalam realisasi anggaran, tetapi juga efisiensi dalam distribusi dana. Menariknya, saldo Kas Daerah tercatat sangat minim – tak lebih dari 0,03% dari total anggaran – yang menandakan bahwa setiap penerimaan langsung dimanfaatkan untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik.
“Ini mencerminkan optimalisasi anggaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Marindo.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, seiring dengan upaya mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.(*)
