BANDARLAMPUNG – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti minimnya anggaran bagi mitra kerja mereka pada tahun 2024 lalu. Ketua Komisi II, Ahmad Basuki menyebut alokasi anggaran yang kecil membuat kinerja dan program pro rakyat nyaris tidak berjalan optimal.
Namun, ia menilai dokumen RPJMD yang dibahas saat ini sudah sangat baik. Karena itu, Komisi II mendorong agar anggaran lima tahun ke depan benar-benar mendukung program-program dalam RPJMD tersebut agar dapat terealisasi secara maksimal.
“Terkait kinerja anggaran 2024, saya menilai alokasi yang diberikan kepada OPD-OPD mitra Komisi II seperti Dinas Perindag, Pariwisata, Biro Perekonomian, Perkebunan, KPTPH, Peternakan, Kehutanan, Kelautan, Lingkungan Hidup, hingga Koperasi dan UMKM sangat kecil jika dibandingkan dengan OPD mitra kerja komisi yang lain,” ujarnya.
Sehingga, kata dia, sebagian besar kegiatanya hanya belanja rutin seperti gaji dan tunjangan, bukan untuk kegiatan substantif yang menguatkan ekonomi rakyat yang sangat terbatas anggaranya.
“Anggaran 2024 kemarin untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil, dibanding anggaran OPD mitra kerja komisi2 yang lain. Tapi yang lebih mengecewakan adalah proporsinya. Sebagian besar hanya untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat anggaranya sangat sangat minim,” ucap Ahmad Basuki, Kamis 10 Juli 2025. (*)
