Lampung, – Inflasi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 berhasil terkendali, mencerminkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi pada Desember 2024 tercatat sebesar 0,47% (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan November 2024 yang berada pada 0,42% (mtm).
Capaian ini masih di atas rata-rata nasional sebesar 0,44% (mtm) dan melampaui rata-rata inflasi Desember dalam tiga tahun terakhir sebesar 0,37% (mtm).
Secara tahunan, inflasi pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (1,50% yoy), namun sejalan dengan inflasi nasional yang juga sebesar 1,57% (yoy).
Inflasi pada Desember terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga di kelompok makanan dan minuman. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai merah (0,12%), bawang merah (0,08%), telur ayam ras (0,05%), cabai rawit (0,05%), dan terong (0,04%).
Kenaikan harga ini disebabkan oleh:
– Musim hujan yang membatasi pasokan komoditas seperti cabai dan terong.
– Peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Natal dan Tahun Baru).
– Naiknya harga pakan ternak, yang mendorong harga telur ayam ras.
Namun, inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi di sejumlah komoditas, seperti buah naga, susu cair kemasan, beras, kacang panjang, dan bahan bakar rumah tangga. Penurunan harga komoditas ini disebabkan oleh pasokan yang terjaga serta tren melambatnya harga gas global.
Ke depan, Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi tahun 2025 akan tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Namun, terdapat risiko yang perlu diantisipasi, termasuk:
1. Inflasi Inti: Dampak peningkatan UMP 2025 sebesar 6,5%.
2. Inflasi Volatile Food: Potensi kenaikan harga beras sebelum panen Maret dan hambatan cuaca pada produksi hortikultura.
3. Administered Price: Perubahan kebijakan harga tiket angkutan udara.
BI dan TPID Lampung akan melanjutkan strategi 4K untuk menjaga stabilitas harga:
1. Keterjangkauan Harga: Operasi pasar dan monitoring harga.
2. Ketersediaan Pasokan: Perluasan toko pengendalian inflasi dan kerja sama antar daerah.
3. Kelancaran Distribusi: Penambahan rute transportasi dan mobil operasi pasar.
4. Komunikasi Efektif: Koordinasi rutin dan kampanye kesadaran harga kepada masyarakat.
Stabilitas inflasi di Provinsi Lampung menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan masyarakat dalam menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (*)
