Bandar Lampung – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menjadi sorotan setelah mengalokasikan dana sebesar Rp4,5 miliar dari APBD 2025 untuk pengadaan alat praktik kejuruan di SMK swasta dengan konsentrasi keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas. Sayangnya, pelaksanaan program yang diklaim mendukung penguatan pendidikan vokasi ini dinilai minim transparansi.
Program yang mencakup tiga paket pengadaan peralatan praktik kejuruan tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang Mei 2025. Meski menyasar peningkatan kualitas lulusan SMK Farmasi, informasi detail terkait mekanisme pemilihan penyedia barang, spesifikasi alat yang dibeli, serta penerima manfaat secara spesifik belum dibuka ke publik.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amrico saat akan di konfirmasi, Rabu 23 April 2025 siang, blum dapat di temui, dan diminta klarifikasinya melalui pesan WhatsApp sampai hari ini Kamis 24 April 2025 siang belum membalas.
Perlu diketahui, Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Lampung 10 Nasional sebagai provinsi dengan tingkat keterjadian korupsi, dan untuk bidang pendidikan menempati peringkat 4 Nasional. (TIM)
