LAMPUNG, wartaviral.com – Dalam upaya mendukung program nasional swasembada pangan, Polda Lampung menggelar *Rapat Koordinasi Gugus Tugas Ketahanan Pangan* pada Kamis (16/1/2025) di Gedung Serbaguna Presisi, Polda Lampung. Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, Forkopimda, serta kepala dinas dan lembaga terkait.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menjelaskan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu prioritas dalam program penanaman jagung seluas 1 juta hektar. “Program ini merupakan implementasi kebijakan Presiden RI dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan yang berkelanjutan,” ungkap Helmy.
Kapolda memaparkan empat strategi Polri untuk mendukung ketahanan pangan:
1. Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman produktif.
2. Optimalisasi lahan produktif melalui kerja sama dengan kelompok tani.
3. Pengawasan distribusi alat dan sarana pertanian, termasuk pupuk.
4. Rekrutmen personel Polri melalui Bakomsus di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kesehatan masyarakat.
“Kami berperan aktif dalam memastikan distribusi alat dan sarana pertanian berjalan lancar, sehingga kebutuhan petani, terutama pupuk, tersedia dengan baik,” tegas Helmy.
Helmy juga mengakui adanya tantangan seperti keterbatasan air, kurangnya pupuk, serangan hama, dan fluktuasi harga panen. Namun, pihaknya optimis bahwa sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan kelompok tani dapat mengatasi hambatan tersebut.
“Kami siap mendampingi dan memberikan solusi, sehingga Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional mampu memberikan kontribusi maksimal,” tambah Helmy.
Lampung tidak hanya difokuskan pada penanaman jagung, tetapi juga tetap mendukung produksi komoditas lain seperti padi, ubi kayu, nanas, dan pisang. Hal ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen Polda Lampung dalam mendukung program prioritas nasional. “Dengan kerja sama yang baik, kami yakin target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden RI dapat tercapai,” tutup Helmy.
Rakor ini menjadi langkah strategis dalam memantapkan posisi Lampung sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan kemandirian pangan yang kokoh dan berkelanjutan.(*)
