wartaviral.com, Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp600 miliar dalam APBD 2025. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1/2025 serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/2025.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, mengungkapkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengidentifikasi pos-pos belanja yang akan mengalami pemangkasan, mulai dari belanja perangkat daerah hingga rincian belanja operasional.
Sejumlah pengurangan anggaran yang cukup signifikan antara lain:
Alat tulis kantor (ATK) dipangkas hingga 90 persen, Belanja makan dan minum turun 80 persen, Biaya cetak berkurang 70 persen, Perjalanan dinas dikurangi 60 persen, Belanja pemeliharaan turun 75 persen, Belanja modal peralatan kantor dipotong 95 persen, Sewa gedung dikurangi 95 persen, Honorarium dan konsultan masing-masing turun 50 persen, Biaya sosialisasi dan pelatihan dipotong 50 persen.
Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk membayar tunda bayar kepada pihak ketiga.
“Efisiensi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban pada pihak ketiga yang kemarin belum terbayar. Jadi salah satunya untuk membayar tunda bayar,” ungkapnya usai rapat bersama Pj Sekdaprov dan TAPD.
Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan anggaran daerah tanpa menghambat program prioritas pembangunan. (***)
