Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengalokasikan anggaran untuk membantu instansi vertikal di daerah tersebut.
Bantuan ini disalurkan dalam bentuk pembangunan kantor, penyediaan sarana dan prasarana, hingga kendaraan operasional, yang sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Plt. Kepala Bapperida Bandar Lampung, Dini Purnamawaty, pada Senin (29/9/2025), menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari tanggung jawab Pemkot dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
“Instansi vertikal adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang vital perannya dalam menyukseskan program nasional, mulai dari penyelenggaraan Pendidikan, pelayanan publik, hingga pengawasan,” ungkap Dini.
“Pemkot Bandar Lampung memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di daerah.”
Fokus Bantuan pada Peningkatan Fasilitas Vital
Dini juga mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan kepada instansi vertikal dan lembaga lain bukanlah hal baru bagi Pemkot.
Khusus di tahun ini, komitmen tersebut diwujudkan melalui beberapa proyek besar:
Pembangunan rumah sakit pendidikan untuk UIN Raden Intan.
Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), yang akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2025 dan 2026.
Pembangunan Kantor Kodim.
Di sisi lain, Dini memastikan Pemkot tetap memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan dan drainase yang menjadi kewenangan Kota.
“Pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan dan drainase telah dianggarkan berdasarkan skala prioritas, mengingat Kota Bandar Lampung memiliki total 407 ruas jalan kota dan 6.604 ruas jalan lingkungan,” tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Dini Purnamawaty juga menyampaikan kabar baik terkait komitmen fiskal Pemkot.
Ia mengonfirmasi bahwa hutang infrastruktur kepada pihak ketiga yang timbul di tahun 2024 telah tuntas diselesaikan pada Mei 2025. Langkah ini menunjukkan kesehatan keuangan Pemkot yang siap mendukung program pembangunan daerah secara menyeluruh.(*)
