Lampung, wartaviral.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Provinsi Lampung menyoroti dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SMA/SMK se-Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022.
Dugaan ini mencuat setelah ditemukan indikasi pengalokasian dana untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan selama pandemi COVID-19.
Sekjen LSM Trinusa, Faqih Fakhrozi, mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah tetap mencantumkan anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler, asesmen pembelajaran, serta pembayaran daya dan jasa, meski pada saat itu pembelajaran dilakukan secara daring.
Selain itu, ditemukan dugaan mark-up gaji guru honorer, di mana jumlah yang dilaporkan lebih besar dibandingkan nominal yang sebenarnya diterima.
“Temuan ini sangat mencurigakan dan merugikan dunia pendidikan. Kami menduga ada pembiaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Oleh karena itu, kami akan melaporkan dugaan ini kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” ujar Faqih.
Sebagai bentuk protes, LSM Trinusa juga berencana menggelar aksi unjuk rasa guna menuntut transparansi dalam pengelolaan Dana BOS. Mereka meminta Inspektorat serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana tersebut.
Jika terbukti bersalah, pihak yang terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kualitas pendidikan di Lampung. Masyarakat diharapkan turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar praktik serupa tidak terjadi di masa mendatang.(*)
