KPK Diminta Transfaran Kasus Formula E Anies

KPK Diminta Transfaran Kasus Formula E Anies

487
0
BERBAGI

Jakarta, (Warta Viral) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencari bukti permulaan dugaan korupsi pelaksanaan Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/11/2021).

Sementara DPRD DKI Jakarta melalui Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo, sangat berharap KPK membuka data dan fakta dengan transparan dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E.

Hal itu menyusul pemeriksaan KPK terhadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus selama hampir 7 jam dalam kapasitasnya sebagai terperiksa terkait kasus dugaan korupsi kegiatan Formula-E.

“Ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi. Saya meminta semua pihak yang dipanggil KPK untuk membuka data dan fakta dengan transparan salah satunya mengenai commitment fee”, ujar Anggara, Kamis (4/11/2021).

Anggara menyatakan dalam Rapat Banggar KUA-PPAS 2022 menyatakan akan memastikan tidak ada anggaran Formula E di APBD DKI 2022.

Selain itu, Anggara menyayangkan respons Pemprov DKI dan Jakpro yang belum melaporkan studi kelayakan Formula E terbaru ke DPRD DKI, bahkan lokasi hingga dukungan sponsor juga masih belum jelas.

Anggara juga mengingatkan bahwa Formula E sampai hari ini masih didanai oleh APBD melalui pembayaran Commitment Fee

Anggara mengklaim menemukan banyak kejanggalan lain dari perhelatan ini, seperti temuan BPK yang menyatakan studi kelayakan Formula E tidak memasukkan biaya commitment fee ke dalam perhitungan untung-rugi.

Kejanggalan berikutnya adalah soal commitment fee yang ternyata bisa dinegosiasikan. Namun, Pemprov DKI tidak melakukan itu dan langsung membayar Rp560 miliar agar bisa dipakai untuk acara 3 tahun, yakni 2022 hingga 2024.
“Awalnya Pemprov bilang harus bayar commitment fee sekitar Rp400 hingga Rp500 miliar per tahun. Lalu sekarang berubah menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun. Itu artinya, mungkin seharusnya Jakarta sejak awal memang tidak perlu bayar commitment fee,” kata tuturnya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK telah memeriksa beberapa orang untuk diambil keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik. (Rekson/Rademan)

TIDAK ADA KOMENTAR

Comments are closed.