KPK Akan Hadirkan Anies di Sidang Korupsi Tanah Munjul

KPK Akan Hadirkan Anies di Sidang Korupsi Tanah Munjul

845
0
BERBAGI
Anies Baswedan

Jakarta, (Warta Viral) – Takdir Suhan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait korupsi mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) Yoory Corneles Pinontoan telah merugikan negara senilai Rp 152,56 miliar, atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan Tanah di Munjul, program rumah DP 0 Rupiah.

Terdakwa Yoory Corneles pada 2018 mengajukan usulan penyertaan modal kepada Gubernur DKI untuk dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.803.750.000.000,

“Tidak menutup kemungkinan (menghadirkan Anies Baswedan, red) karena tadi bisa dibilang dalam pengadaan ini ada kebijakan kemudian ada SK yang ditandatangani oleh pihak pejabat berwenang,” kata JPU KPK Takdir Suhan kepada wartawan.

Rencana ini disampaikan setelah dakwaan Yoory Corneles di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Mantan anak buah Anies ini didakwa telah merugikan negara dan melakukan tindak korupsi yang menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dan korporasi.

Selain Anies, JPU KPK juga berencana menghadirkan saksi lain untuk membuktikan tindak rasuah yang dilakukan Yoory. Apalagi, komisi antirasuah menduga ada pihak lain yang berperan dalam pelaksanaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur itu.

“Untuk mendukung dakwaan kami, ada pihak-pihak yang punya andil untuk pelaksanaan pengadaan ini,” tegas Takdir.

Yoory Corneles didakwa memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 saat proses pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur untuk program rumah DP Rp0.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Anja Runtuwene dan Rudi Hartono Iskandar selaku pemilik (beneficial owner) korporasi PT Adonara Propertindo sebesar Rp152.565.440.000 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp152.565.440.000,” ungkap JPU KPK saat membacakan dakwaan dalam persidangan.

Kerugian negara ini merupakan temuan dari laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 3 September 2021 lalu. (Rademan)

TIDAK ADA KOMENTAR

Comments are closed.