‘Bola Panas’ Formula E Ada Ditangan Bamus DPRD

‘Bola Panas’ Formula E Ada Ditangan Bamus DPRD

166
0
BERBAGI
Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesan

Jakarta, (Warta Viral) – Setelah berbagai kalangan massa mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta dan gedung KPK mendesak DPRD DKI Jakarta untuk melakukan interpelasi atau hak tanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesan atas rencana penyelenggaraan Formula E.

Sekarang masyarakat tinggal menunggu, bola panas nasib Formula E ada di pimpinan dewan yang akan menginstruksikan Badan Musyawarah (Bamus) menentukan jadwal untuk rapat paripurna.

“Lobi fraksi PDIP kepada anggota DPRD menunjukan hasil positif. Lobi dilakukan untuk menyetujui adanya interpelasi DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait perhelatan Formula E,” ujar Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Kata Gembong, sekarang itu bola ada di pimpinan dewan, tahapan berikutnya adalah menjadwalkan melalui badan musyawarah. Tinggal tunggu Bamus,” ucapnya.

Sebelumnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa ajang Formula E di Jakarta akan menuai kerugian. Berikut ini temuan-temuan BPK dalam audit tersebut:

PEMBAYARAN FEE SENILAI RP 560,31 MILIAR

BPK merinci pembayaran fee yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E. Tahun 2019, Pemprov DKI telah membayarkan fee senilai GBP 29 juta atau setara Rp 360 miliar.

Kemudian, pada 2020, Pemprov DKI kembali membayarkan fee senilai GBP 11 juta atau setara dengan Rp 200,31 miliar.

“Fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai GBP 20.000.000,00 atau setara Rp 360.000.000.000,00. Fee yang dibayarkan tahun 2020 senilai GBP 11.000.000,00 atau setara Rp 200.310.000.000,00,” tulis BPK.

PEMBAYARAN BANK GARANSI SENILAI RP 423 MILIAR

BPK mencatat, Pemprov DKI juga telah membayar Bank Garansi senilai GBP 22 juta atau setara Rp 423 miliar. Namun terkait Bank Garansi ini, PT Jakpro telah renegosiasi pada 13 Mei 2020 kepada FEO untuk penarikan Bank Garansi dan telah disetujui.

“Bank Garansi senilai GBP 22.000.000,00 atau setara Rp423.000.000.000,00. Pihak PT Jakpro telah melakukan renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi senilai GBP 22.000.000,00 yang telah disetujui oleh pihak FEO melalui surat tanggal 13 Mei 2020,” tuturnya. (Rekson/Wilson)

PENARIKAN BANK GARANSI

Menurut laporan BPK, PT Jakpro telah menarik Bank Garansi yang telah dibayarkan. Penarikan Bank Garansi dilakukan karena gelaran Formula E ditunda akibat pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih mewabah di DKI Jakarta. Pemprov DKI meminta penundaan ajang Formula E sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.

“Pada saat persiapan penyelenggaraan musim pertama Formula E 2019/2020 pada tahun 2020 telah terjadi pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang merupakan kondisi force majeure sehingga menyebabkan Gubernur DKI Jakarta melakukan penundaan penyelenggaraan Formula E musim pertama.

Penundaan tersebut dilakukan melalui Surat Nomor 117/-1.857.73 tanggal 9 Maret 2020 kepada Organizing Committee Jakarta E-Prix untuk menunda penyelenggaraan Formula E yang semula akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020,” tulis BPK.

PT JAKPRO DINILAI BELUM MAKSIMAL SOAL RENEGOSIASI DENGAN FEO

BPK menilai PT Jakpro belum maksimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEO soal pembayaran tersebut. Pasalnya, keberlangsungan gelaran Formula E ini tidak dapat dipertegas keberlanjutan kerja samanya ataupun pendanaan yang telah dibayar.

“Dengan adanya kondisi force majeure yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, PT Jakpro selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal melakukan renegosiasi dengan pihak FEO yang dapat mempertegas dan memperjelas keberlanjutan kerja sama dan status pendanaan yang

BELUM ADA KEJELASAN PEMBAGIAN PENDANAAN

BPK menilai belum ada kejelasan soal pembagian pendanaan yang bisa membebani APBD DKI. Pasalnya satuan kerja Pemprov DKI juga diidentifikasi ikut dalam aktivitas penyelenggaraan Formula E, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, otomatis alokasi biaya jadi beban APBD.

“Dengan pendanaan kegiatan Formula E musim 2019/2020 yang seluruhnya masih dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta, baik melalui anggaran Dispora maupun melalui PMD kepada PT Jakpro, maka beban pembiayaan kegiatan Formula E tersebut masih sangat bergantung pada dana APBD Provinsi DKI Jakarta,” demikian isi hasil BPK.

TIDAK ADA KOMENTAR

Comments are closed.