Lampung, wartaviral.id – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung, Abdul Munir Haris, menyoroti sejumlah rekomendasi penting yang disampaikan kepada Gubernur Lampung terkait persoalan keuangan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Munir menekankan kekhawatiran atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 yang jauh dari target dan adanya penundaan pembayaran serta defisit anggaran yang bisa berdampak serius pada jalannya pemerintahan ke depan.
Munir mengungkapkan bahwa dalam APBD Perubahan tahun 2024, target PAD Provinsi Lampung ditetapkan sebesar Rp5,1 triliun. Namun, berdasarkan keterangan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), realisasi PAD hanya mencapai sekitar Rp3,3 triliun.
“Jika angka ini benar, maka terdapat penurunan sekitar Rp466 miliar dibandingkan tahun 2023, di mana realisasi PAD mencapai Rp3,7 triliun. Artinya, target PAD kita tidak tercapai,” ujar Munir pada Senin (3/02/25).
Selain masalah pencapaian target PAD, Munir juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang kian berat akibat adanya tunda bayar dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan, mencapai sekitar Rp1,4 triliun.
Ia mengingatkan bahwa PAD merupakan “jantung keuangan” Pemprov Lampung. “Ini persoalan yang sangat serius. Jika keuangan daerah tidak dikelola dengan baik, maka pemerintahan ke depan bisa terganggu. Bagaimana infrastruktur bisa dibangun? Bagaimana mendukung petani dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jika keuangan daerah dalam kondisi seperti ini?” tegasnya.
Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, Pansus DPRD Lampung mendesak pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam pengelolaan keuangan.
Mereka menekankan bahwa langkah-langkah perbaikan harus segera dilakukan agar program-program pembangunan tidak terhambat dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.
Tak hanya itu, dengan target PAD tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp4 triliun, kejelasan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan keuangan di masa depan.
Pernyataan Munir dan rekomendasi dari Pansus DPRD Lampung diharapkan menjadi momentum bagi Pemprov Lampung untuk melakukan evaluasi mendalam dan penyesuaian strategi dalam pengelolaan keuangan daerah demi menjaga kelancaran program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(*)
