Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan melakukan kunjungan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Lampung guna membahas berbagai kebijakan strategis terkait pembangunan daerah. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono, bersama sejumlah anggota dewan serta didampingi jajaran sekretariat DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Lampung Selatan berdiskusi dengan pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Keuangan, serta instansi terkait lainnya. Fokus utama dalam pembahasan adalah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi agar program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan tingkat provinsi dan nasional.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan menyelaraskan kebijakan pembangunan antara daerah dan provinsi. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Agus Sartono, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan periode 2019-2024.
Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam konsultasi ini antara lain alokasi anggaran daerah, program pembangunan infrastruktur, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPRD Lampung Selatan juga meminta arahan mengenai implementasi peraturan terbaru yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan daerah.
Pihak Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan DPRD dalam mendukung pembangunan di daerah.
“Kami mengapresiasi langkah DPRD Lampung Selatan yang proaktif dalam melakukan konsultasi. Kami siap memberikan arahan dan bekerja sama untuk memastikan pembangunan daerah dapat berjalan optimal,” ungkap salah satu pejabat dari Bappeda Provinsi Lampung.
Diharapkan, hasil dari konsultasi ini dapat menjadi dasar bagi DPRD Lampung Selatan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat terwujud. (red)
