Bekasi, (Warta Viral) – Bantuan Pemerintah Pusat untuk dana Program Indonesia Pintar (PIP) membantu biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perkelengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transfortasi, biaya praktik tambahan, serta biaya uji kompetensi, kini menjadi alat bajakan atau menjadi pundi-pundi pungutan liar pihak oknum sekolah.

Atas, prpgram PIP tersebut, dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi menjadi marak Pungutan Liar (Pungli), pemotongan dana pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan oknum pihak sekolah.

Salah satunya adalah, SMAN 1 Sukawangi, di Jl. Raya Sukakerta Sukawangi Bekasi, Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, uang bantuan KIP nya sejumlah Rp 1 juta dipotong Rp 100.000, oleh oknum pegawai di Tata Usaha (TU) SMAN 1 Sukawangi yang berinisial ‘KS’ dan oknum Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) inisial ‘KN’.

Hasil liputan Warta Viral pada hari Rabu (26/10/2022) menyebutkan, sejumlah orangtua murid mengeluh atas pungli KIP di SMAN 1 Sukawangi.

“Pelajar penerima KIP yang seharusnya menerima uang sebesar Rp. 1 juta, namun dipotong Rp 100 ribu oleh oknum TU, dan oknum Ketua Osis,” ungkap orangtua murid yang namanya tidak disebut.

Menurut LSM Tipikor, Jonathan, ada beberapa faktor yang juga menyebabkan terjadi pungutan liar (pungli) di sekolah di Kabupaten Bekasi adalah karena ketidakpenuhan informasi, tidak ada transparansi dan pengelolaan dana yang akuntabel. Hal ini disampaikannya, merespon isu pungli yang terjadi belakangan di sejumlah sekolah negeri.

“Jadi seharusnya pihak sekolah termasuk masyarakat harus bertanya. Misalnya, bantuan operasional sekolah, sekolah ini terimanya untuk berapa murid sih?

“Diungkap penyelenggara pendidikan, berapa sih unit cost di tempat tersebut, berapa sih bantuan yang diperoleh, termasuk bukan saja hanya BOS, tapi PIP atau Program Indonesia Pintar yang bentuknya Kartu Indonesia Pintar, berapa sekolah dapat dari sekian banyak siswa yang tidak ataupun yang berhak mendapatkan KIP tuh berapa, dan tentu di sini ada persyaratannya lagi,” jelasnya.

Penulis : Rademan

Editor : Rekson Hermanto