Jakarta, (Warta Viral) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berhati-hati memutuskan status Anies Baswedan terkait dugaan korupsi Formula E yang saat ini sudah masuk dalam penyidikan.

Namun informasi Warta Viral menyebutkan KPK disebut-sebut akan menetapkan status Anies berketepatan masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022 nanti dan meninggalkan Balaikota.

Pasalnya, sinyal Anies akan memakai baju orange sebenarnya sudah disampaikan secara implisit oleh Prof Romli Atmasasmita dalam acara ILC (7/10/2024).

“Peristiwa tindak pidananya ada, dua alat bukti sudah siap. Saya rasa hanya menunggu momentum yang tepat bagi KPK memutuskan,” ungkap Prof Romli hadir memberi pandangannya.

Sebelumnya, Anies pada tanggal, 7 September 2022, sudah diperiksa KPK. Anies tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.25 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E.

Bahkan KPK sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022, yang saat ini dalam tahap penyelidikan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Prabowo menyerukan temuan BPK Terkait penyimpangan di APBD DKI Jakarta dan renegosiasi kontrak Formula E yang tidak transparan.

Hal itu disampaikan PSI dalam Rapat Paripurna Selasa, 6 September 2022, Fraksi PSI menjadi satu-satunya partai politik yang menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021.

Politikus PDIP, Gilbert Simanjuntak, berharap pemanggilan Anies soal Formula E oleh KPK bisa memberi kejelasan atas ketertutupan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan balap mobil listrik internasional itu.

“Dalam rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD minggu lalu jelas terungkap bahwa audit Formula E tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 September 2022.

Gilbert berharap KPK mampu mengungkap banyaknya dugaan maladministrasi yang terjadi dan mengetahui adanya keputusan Anies yang melampaui wewenang.

“Kesewenang-wenangan ini diharapkan juga ditemukan dalam bentuk rupiah,” ujarnya.

Gilbert mempertanyakan pula sikap BUMD DKI PT Jakpro yang tak kunjung menyerahkan MoU dengan pihak Formula E yang dibuat di New York, Amerika Serikat dan direvisi di Singapura. “Ini sudah berlebihan.

Adanya tambahan bayaran Rp 90 miliar juga tidak pernah dibuka dalam rapat,” ujarnya.

Dia mengatakan banyak ditemukan penyelewengan wewenang dalam pelaksanaan Formula E yang semuanya berujung di Gubernur DKI.

“Bagaimana menjelaskan penyelewengan wewenang ini dalam bentuk rupiah merupakan tanggung jawab KPK yang diharapkan profesional dan serius menjalankan tupoksi atau tanggung jawabnya,” kata dia.

Penulis: Rekson Hermanto