Cilegon, (Warta Viral) – Setelah Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta menandatangani petisi penolakan pembangunan rumah ibadah Gereja di, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Penduduk nonmuslim yang jumlahnya puluhan ribu orang yang tinggal di Kota Cilegon harus pergi ke luar daerah lain untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya.

Hasil liputan Warta Viral, Senin, (12/9/2022) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 768 tempat ibadah umat muslim di Kota Cilegon, dengan rinciannya, 381 masjid dan 387 mushola.

Sementara, tempat rumah beribadat pemeluk agama lainnya baik itu Gereja, Pura dan Wihara tidak ada sama sekali hingga tahun 2021.

Padahal, setiap penduduk di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agama/kepercayaannya serta beribadat menurut agama/kepercayaannya tersebut seperti disebutkan pada pasarl 29 dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pemerintah Kota Cilegon telah menolak empat kali pengajuan izin Gereja HKBP Maranatha sejak 2006 dan lima kali menolak pengajuan izin Gereja Baptis Indonesia Cilegon sejak 1995.

“Apakah tidak sadar bahwa apa yang Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, yakni Pasal 29 Ayat (2) UUD RI yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ujar Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abd Rohim Ghazali,melalui rilis surat terbuka, Sabtu (10/9/2022).

Sungguh alasan yang tak pantas disampaikan oleh pejabat negara yang seharusnya berdiri di atas semua golongan. Tindakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon yang menandatangani penolakan pembangunan rumah ibadah adalah tindakan diskriminatif, melanggar hak asasi manusia, dan pengkhianatan terhadap konstitusi.

Adapun yang menjadi dasar Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan gereja ialah Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975.

Surat usang yang diteken 47 tahun silam. SK tersebut berisi tentang penutupan gereja atau tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang (sekarang Cilegon). Regulasi usang dan diskriminatif yang seharusnya tidak lagi dipakai untuk menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah.

Penulis: Rekson