Jakarta, (Warta Viral) – Ketua Umum Persatuan Muda-Mudi Jakarta (PPJ) Heru Pangestu angkat suara terkait politik identitas yang dinilai membahayakan pemili 2024.

Heru menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai aktor utama politik identitas.

Menurutnya, DKI Jakarta membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani agar politik identitas tidak kembali terulang.

Pihaknya tidak ingin melihat tragedi Pilgub 2017 kembali terulang pada Pemilu 2024. “Kita butuh pemimpin seperti itu agar Jakarta kondusif,” ujar Heru Pangestu kepada, Selasa.

Heru menjelaskan Jakarta terlihat sebagai wilayah dengan birokrasi yang buruk.

Sebab, DKI Jakarta masih menjadi salah satu wilayah yang disorot tajam seusai Pilgub 2017.

“Kalau Jakarta tidak kondusif, itu akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata internasional,” jelasnya.

Selain itu, Heru juga mengaitkan terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilgub 2017 karena alasan SARA.

Menurutnya, kondisi buruk itu semakin diperparah karena alasan politik identitas tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan ahli politik yang tergabung dalam Forum Doktor Ilmu Politik UI , Reza Hariyadi, Ia menilai sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi terkena upaya pembingkaian (framing) politik identitas.

Hal ini bisa dilihat belum lama ini sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Majelis Sang Presiden yang mengklaim terdiri dari eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), hingga mantan napi terorisme, mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024, kata Reza di Jakarta, Minggu.

Reza menyebutkan pola-pola stigmatisasi, framing hingga mobilisasi politik identitas biasanya menjadi modus dalam komodifikasi (perubahan fungsi) politik identitas dengan target untuk mendistorsi opini publik dan memberikan label negatif pada figur yang disasar.

“Ini tampak seperti komodifikasi politik identitas, siapa saja bisa disasar, dan Anies Baswedan sebagai figur capres bisa jadi target potensial. Mungkin motifnya untuk mencederai citra dia di mata publik,” ujar Reza.

Mantan aktivis GMNI itu mensinyalir aksi dukungan capres yang marak di tanah air tak lepas dari mobilisasi politik namun tidak tulus, termasuk kelompok yang mengaku Ijtima Ulama yang mengusung Anies sebagai Capres 2024.

PARPOL PERANG TERHADAP POLITIK IDENTITAS

Tiga partai politik sepakat untuk bersatu memerangi politik identitas di Pemilu 2024. Kesepakatan itu terjadi saat tiga pimpinan parpol, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis (12/5/2022) petang.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, ketiga partai politik pendukung pemerintah bertekad membangun budaya politik baru. Yakni, politik yang dibangun dengan kerja sama secara berjenjang dan bertahap didasari hasil kajian mendalam. Bukan kerja sama yang dilakukan secara terburu-buru dan singkat

“Kita akan mendorong persatuan dan kita akan menegaskan risiko-risiko akibat dari pada politik identitas,” tutur Airlangga usai pertemuan dengan Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa, di Menteng, Kamis.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, kerja sama ketiga partai juga akan dilakukan utnuk menopang dan mendukung suksesnya pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024.

Airlangga menginstruksikan seluruh kader partai berlambang pohon beringin di seluruh jajaran untuk menindaklanjuti pertemuan tiga partai di wilayahnya masing-masing.

Ia menegaskan, ketiga partai juga sepakat untuk mengawal agenda politik kedepan, baik agenda pemerintah maupun gelaran Pemilu 2024.

“Tentu akan merumuskan secara detail dalam waktu dekat, tentu kita akan juga membuat program kedepan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi,” ujar Airlangga.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman sukses menggelar Pemilu secara langsung pada 2014 dan 2019.

Namun, suksesnya pesta demokrasi lima tahunan itu juga meninggalkan dampak kurang baik bagi masyarakat. Yakni, kondisi masyarakat yang justru terpecah dan terpolarisasi.

“Kita akhiri sengketa yang kemarin, mari kita saling menyayangi, yang menista, membenci kita hilangkan. Nah itulah gagasan yang akan kita bangun bersama-sama Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan, memperbaiki sebuah bangsa tidak mungkin dilakukan seorang diri. Butuh kebersamaan dan persatuan dalam politik gagasan untuk membangun bangsa yang maju.

“Pertemuan malam ini sebagai awal nanti untuk merumuskan gagasan-gagasan negara Indonesia sebagaimana cita-cita menjadi negara yang bersatu,” tegas Ketum PAN.

Sementara, Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan, apa yang dilakukan ketiga partai pada pertemuan ini adalah menunjukkan kerja sama lebih awal untuk saling memperkuat agar menjauhkan politik identitas maupun keterpecahan masyarakat tidak terulang pada pemilu yang akan datang.

Selain itu, Golkar, PPP, dan PAN juga ingin memastikan seluruh pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Jokowi selesai dengan baik. Apa yang sudah baik di periode pemerintahan saat ini bisa dilanjutkan pada pemerintahan kedepannya.

“Jadi, kami bertiga juga ingin memastikan keberlanjutan pembangunan itu seluruh rakyat dari seluruh bangsa dan negara,” tegas Suharso. (Rekson)