Jakarta, (Warta Viral) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir atau menghentikan sementara transaksi di 141 Cost, Insurance, Freight (CIF) pada lebih dari 300 rekening milik yayasan filantropi, Aksi Cepat Tanggap (ACT) .

“Saat ini PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi di 141 CIF pada lebih dari 300 rekening yang dimiliki oleh ACT, yang tersebar di 41 penyedia jasa keuangan (PJK),” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangannya, Kamis, 7 Juli 2022.

Menurut Ivan, berdasarkan data transaksi dari dan ke Indonesia periode 2014 sampai Juli 2022 yang terkait ACT, diketahui terdapat dana masuk yang bersumber dari luar negeri sebesar total Rp64.946.453.924 dan dana keluar dari Indonesia sebesar total Rp52.947.467.313, ujar Ivan.

Kata Ivan, pembekuan rekening ini memiliki landasan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK. Dalam aturan itu, PPATK berhak melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap permasalahan yang menarik perhatian masyarakat serta diduga adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan.

“Jadi kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis, sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” kata Ivan di kantornya, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pendalaman terhadap transaksi yang dilakukan oleh Yayasan ACT.

Densus 88 menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan yang ditemukan Pusat Pelaporan dan PPATK. “Densus 88 secara intensif sedang bekerja mendalami transaksi-transaksi tersebut,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol. Aswin Siregar kepada wartawan pada Kamis (7/7/2022).

Aswin mengungkapkan bahwa Densus 88 Antiteror Polri telah menerima data dari PPATK perihal transaksi ACT yang diduga terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme. Indikasinya terdapat aliran dana ke berbagai negara berisiko tinggi dan merupakan hotspot aktivitas terorisme.

“Data yang dikirim oleh PPATK bersifat penyampaian informasi kepada stakeholder terkait untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut,” ujarnya.Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyampaikan adanya temuan pihak penerima yang terindikasi dengan jaringan terorisme dari database yang dimiliki.

Hal itu disebabkan adanya satu dari 19 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian di Turki karena terkait dengan jaringan Al Qaeda. “Tapi ini masih dalam kajian lebih lanjut apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini secara kebetulan,” kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor PPATK pada Rabu (6/7/2022).

Sedangkan menurut Presiden ACT Ibnu Khajar memastikan organisasi-organisasi yang menjadi mitranya di India legal. Dia yakin mitranya bukan teroris.”Yang kedua, mitra kami di lapangan adalah organisasi-organisasi ulama yang legal di India. Insya Allah kami yakin betul mitra kami bukan teroris atau jaringan-jaringan teroris,” tuturnya. (Rekson)