Jakarta, (Warta Viral) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan proses hukum atas korupsi pengadaan tanah DP 0 persen di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada hari Kamis Kamis (3/2/2022) kemarin.

Dalam persidangan, mencuat nama Mohamad Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra terlibat sebagai pihak yang meminta Sarana Jaya membeli lahan di kawasan pengadaan lahan di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Nama Mohamad Taufik disebut dalam persidangan setelah Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi BAP terhadap terdakwa Yoory Corneles (mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya) soal permintaan Mohamad Taufik agar Direktur PT Adonara Tommy Adrian segera dibantu.

“Di sidang kaitannya dengan Pak Taufik, pernah ada diminta mengatasnamakan Tommy supaya selekasnya dibantu?” kata jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Lebih lanjut Jaksa mengatakan, “Dalam BAP 75, ‘saya pernah diingatkan oleh Yaddy bahwa pernah ditelepon oleh Taufik (Mohamad Taufik-red) di mana meminta kepada saya agar membantu Tommy Ardian dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul,’” sebut jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Dalam persidangan hari ini, terdakwa Yoory Corneles diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa lainnya yaitu Tommy, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, pemilik PT Adonara Propertindo Rudy Hartono Iskandar serta PT Adonara Propertindo itu sendiri.

Sementara Mohamad Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta belum berhasil dikonfirmasi wartawan Warta Viral terkait keterlibatannya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta percepat proses pembangunan rumah DP Rp0. Taufik mengatakan, masyarakat Jakarta saat ini sangat membutuhkan hunian yang terjangkau dan bisa menjadi milik sendiri. “Segera percepat karena rakyat butuh,” kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Taufik mengatakan, untuk mempercepat pembangunan, Pemprov DKI Jakarta bisa menggandeng pihak swasta seperti yang dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya.

“Kan dibagi swasta 250.000 (rumah) dan pemerintah 50.000. Sehingga kebijakan pemerintah untuk merangsang swasta untuk mau berpartisipasi terlibat di situ,” ungkap Politikus Partai Gerindra, Mohamad Taufik. (Rekson Pasaribu)