Jakarta, (Warta Viral) Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendakwa mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) Yoory Corneles Pinontoan telah merugikan negara senilai Rp 152,56 miliar, atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan Tanah di Munjul, program rumah DP 0 Rupiah.

Dalam dakwaan, Yoory Corneles mengusulkan anggaran senilai Rp1,8 triliun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Terdakwa pada 2018 mengajukan usulan penyertaan modal kepada Gubernur DKI untuk dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.803.750.000.000,” tulis KPK dalam dakwaannya, yang dikutip Warta Viral, Kamis (14/10/2021).

Dengan demikian, total PPSJ mendapat PMD senilai Rp800 miliar. PMD tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1684/2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tahun anggaran 2019.

Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk beberapa keperluan, antara lain; pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 Rupiah dan proyek Sentra Primer Tanah Abang.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan RHI Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (PT ABAM) sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Tersangka RHI ditahan di Rutan KPK Kavling C1 setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Mei 2021.

Dalam perkara ini, KPK juga teleh menetapkan 4 tersangka lainnya yaitu YRC (Dirut Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya), AR (Wakil Direktur PT AP), TA (Direktur PT AP), dan Korporasi PT AP.

Atas perbuatannya, RHI disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Edward/Son)