Jakarta, (Warta Viral) – Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mempertanyakan sikap 7 fraksi yang sebagian besar merupakan parpol koalisi pemerintahan, tetapi punya sikap berbeda antara tingkat DPW atau DPD dengan sikap di tingkat nasional.

“Penolakan fraksi DPRD DKI atas kasus Formula E dapat dikategorikan pembangkangan terhadap Ketua Umum Partai, terkecuali ada arahan langsung dari sang Ketum untuk menolak Hak Interplasi yang didorong oleh partai koalisi Pemerintah Pusat,” ujar Tom Pasaribu Senin (4/10/2021).

“Di mana Gerindra, PKB, PPP, Nasdem dan Golkar yang masuk koalisi pemerintah tingkat nasional, justru bersatu dengan oposisi seperti PKS, Demokrat dan PAN di tingkat perpolitikan daerah,” ujar.

Bila hal ini terjadi antara kebijakan Ketua Umum Partai dan Ketua DPD maupun DPW berbeda betapa rapuhnya politik kita, terlalu besar ruang untuk disusupi para mafia politik, sehingga menciptakan kegaduhan, lokal maupun nasional.

Pertanyaannya buat apa DPP Partai begabung dengan koalisi yang dibangun kalau DPD maupun DPW menggerogoti atau bertentangan dengan Koalisi Nasional? Bukankah ini yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat? ujar Tom.

Berikanlah pelajaran politik yang elegan dan positif bagi generasi penerus. Agar generasi penerus memiliki etika yang baik dan sehat dalam berpolitik,” pungkasnya.

Padahal esensi dari interpelasi hanya ajang menanyakan rencana dan kejelasan terkait program balap mobil listrik tersebut, dengan hanya mau melakukan hak bertanya saja, tapi sudah sangat ditakuti, kata Tom.

Pertemuan fraksi DPRD Jakarta penolak Interpelasi tersebut tak mengajak 2 fraksi, PSI dan PDIP selaku pengusul. Pertemuan itu juga diduga jadi ajang lobi politik terkait sikap terhadap interpelasi karena pertemuan dilakukan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8) malam.

Karena mereka legislatif dari Fraksi DPRD penolak Interpelasi makan bersama dengan yang diawasi yaitu eksekutif (Gubernur DKI Anies baswedan), dan membicarakan hal yang sedang diawasi, adalah tidak beretika.

Terlebih dimana Frkasi DPRD penolak Interpelasi merendahkan martabatnya sendiri karena rapat di rumah dinas gubernur ketimbang di gedung DPRD DKI. Setelah mereka kenyang, lalu pendapatnya seragam menolak interpelasi. (Rekson/Rademan)