Jakarta, (Warta Viral) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lebih penakut dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) soal menghadapi hak interplasi di DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, saat DPRD DKI Jakarta mengundang Gubernur DKI Jakarta untuk menghadiri rapat paripurna interpelasi digulirkan DPRD DKI Jakarta dia justru mengajak para petinggi fraksi di DPRD DKI duduk makan bersama.

Hingga petinggi fraksi pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta supaya Anies tidak usah menghadiri rapat paripurna hak interpelasi.

Padahal, zaman Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok tidak pernah takut sedikitpun menghadapi interplasi di DPRD DKI Jakarta.

Ahok sebagai gubernur, saat ribut-ribut anggaran dengan DPRD, Ahok justru menantang para anggota dewan yang melayangkan interpelasi.

ANIES TAKUT DiINTERPLASI DPRD

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Agustina Hermanto (Tina Toon), sebagai salah satu pengusul Hak Interpelasi tentang Formula E, menegaskan bahwa Hak Interpelasi adalah Hak Bertanya dan semestinya dimanfaatkan dengan baik oleh Gubernur Anies Baswedan.

“Jujur saya merasa kok Gubernur (Anies Baswedan) merasa takut banget ditanya padahal kalau memang tidak ada masalah justru bagus untuk keterbukaan dan transparansi ke publik”,ujar Tina Toon.

Tina Toon menyatakan bahwa Hak Interpelasi DPRD adalah amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kinerja Pemerintah Daerah agar tetap transparan dan Akuntabel.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudimengatakan, rapat paripurna interpelasi digulirkan DPRD Jakarta telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta, yaitu hak interpelasi dapat digulirkan minimal diajukan oleh 15 orang dan dua fraksi.

Sementara pada interpelasi kali ini, tercatat ada 33 anggota dewan dari dua fraksi yang mengajukan hak itu.

Sebanyak 33 anggota dewan itu berasal dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI.

“Karena di Tatib dikatakan 15 orang dan dari dua fraksi sudah cukup untuk interpelasi. Jadi dijadwalkan lagi, dan disetujui (paripurna interpelasi),” katanya.

Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kompak mengerahkan seluruh anggotanya atau full team untuk mengajukan hak interpelasi.

Totalnya, ada 33 anggota yang terdiri dari 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana turnamen Formula E yang digelar pada 2022 mendatang.

Dewan menilai, hendaknya turnamen dibatalkan dan duit dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Ibu Kota. (Rekson/Wilson)