Jakarta, (Warta Viral) – Usulan lockdown weekend atau akhir pekan di DKI Jakarta tidak tepat di terapkan. Pasalnya,  berbagai sektor, termasuk ekonomi akan anjlok dan Lockdown Weekend  seharusnya dilakukan semasa pandemik Covid-19 atau bukan waktunya dipertengahan.

Apalagi saat ini Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo tengah mendorong agar vaksinasi Covid-19 bisa ditingkatkan.

Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang tengah ditempuh oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto  mengatakan Bapak Presiden mendorong agar vaksinasi bisa ditingkatkan, baik dari segi volume maupun dari segi waktu sehingga herd immunity cepat bisa dapat dilaksanakan.

“Vaksinasi tentu mempertimbangkan berbasis data dan berbasis daerah, zona padat, wilayah densitas tinggi, mobilitas tinggi, dan juga interaksi yang tinggi itu menjadi pertimbangan. Juga terkait dengan kegiatan-kegiatan sentra perekonomian,” tambahnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan berbagai upaya agar vaksinasi bisa diselesaikan dalam satu tahun. Salah satu upayanya adalah rencana vaksin gotong royong yang tengah dikaji dan disiapkan peraturannya dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memikirkan ulang ihwal rencana kajian lockdown weekend di wilayah Ibu Kota.

“Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang. Sekarang semua masalah ekonomi tersentuh juga, kita sangat anjlok di dalam pendapatan,” kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/1/2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, pembatasan aktivitas masyarakat secara total, lockdown tidak tepat jika dilakukan saat ini. Sebab, kebijakan lockdown seharusnya dilakukan di masa awal pandemi.

Dia mengibaratkan, kasus Covid di Indonesia seperti bola salju semakin besar karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat tidak sesuai dengan regulasi dan upaya yang dilakukan pemerintah.

“Saya ingatkan ada efek bola salju dalam pandemi dengan karakter Covid-19 ini karena upayanya jadi menuntut jauh lebih besar. Tidak bisa yang seharusnya dilakukan pertengahan tahun lalu dilakukan saat ini, sudah tidak akan efektif tidak signifikan, karena kita melihat hasil yang berbeda dimana hasilnya adalah tetap terjadi peningkatan,” katanya wartawan, Rabu (3/2/2021).

Dicky menambahkan, apapun istilah yang digunakan pemerintah Indonesia, untuk membatasi mobilitas warga tidak bisa dilakukan secara mendadak. Perlu ada penjelasan dari pemerintah kepada seluruh sektor, terlebih warga dengan ekonomi yang rentan.

Persiapan ini untuk mendapat dukungan dari sektor swasta dan pelaku usaha, terhadap keberhasilan pembatasan mobilitas.

“Selalu saya sampaikan bahwa PSBB itu perlu disiapkan karena harus ada kesiapan antar sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, penjelasan pada sektor swasta atau usaha insentif dan lain-lain sebagainya ini tidak bisa mendadak,” tuturnya. (Rekson)