Dairi, (Warta Viral) – Hari ke 2 rapat koordinasi Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menjadi keynotespeaker, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Dairi Syahrul Juaksha Subuki, SH.MH, Kapolres Dairi yang diwakili Kasat BINMAS Yan Hariadi Ujung, Inspektur Kabupaten Dairi Budianta Pinem, Assiten 2 bidang perekonomian, Charles Bancin, Kepala OPD Terkait, para camat, dan beberapa kepala desa terkait di Balai Budaya Sidikalang, pada hari Kamis (21/01/2021).

Kegiatan ini kata Bupati sengaja dilakukan secara marathon karena kondisi pandemi Covid 19. Dijelaskan juga bahwa pelaksanaan rakor bidang pengawasan khusus terhadap Pemerintah Desa dan OPD terkait mengikut sertakan Aparat Penegak Hukum (APH) bertujuan untuk menghindari terjadinya perasaan khawatir atau gamang dari para Kepala Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desanya masing-masing.

Dan koordinasi APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan ataupun menutupi tindak pidana, dan memang apabila persoalan itu kategori kesalahan administrasi maka APIP berperan dalam proses sanksi administrasi

“Esensi dari Rakor ini harus dioperasionalkan dan dipraktekkan, bukan hanya bincang-bincang saja. Semua harus turun tangan. APIP harus turun tangan juga, Camat dan kepala desa juga harus tangan agar penyelenggaran roda pemerintahan dan pembangunan Desa berjalan baik”, kata Bupati.

“Saya ingin pekerjaaan di 2021 tidak ada TGR. Harus menjaga kualitas, sistem keuangan desa harus online, dan aplikasi siskudes harus maksimal. Saya minta dengan tegas 2021 Dispemdes, dan Camat agar lebih efektif dalam pembinaan aparat desa sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa bisa berjalan baik. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah dilakukan, keluarlah dari comfort zone”, tegas Bupati.

Selanjutnya Bupati meminta Kepala Dispemdes dan seluruh camat supaya membuat laporan hasil monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten Dairi dan disampaikan kepada Beliau melalui Inspektorat Kabupaten Dairi, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa untuk selanjutnya diberikan solusi-solusi perbaikan untuk meminimalisir permasalahan hukum yang kemungkinan akan terjadi.

“Saya juga minta dan tegaskan kepada Inspektur, Kepala Dispemdes, dan Seluruh Camat agar saling berkoordinasi dalam hal memberhasilkan pelaksanaan pengelolaan APBDes dan juga saya minta supaya 3 (tiga) Unit Kerja ini memiliki pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga seluruh desa di Kabupaten Dairi tidak gamang dalam mengeksekusi aturan-aturan yang berlaku” lanjutnya seraya menyampaikan tiga aspek utama yang mendukung terciptanya good governance and clean government yaitu perencanaan yang baik, pelaksanaan yang akuntabel dan pengawasan yang intens. (Kris)