Medan, (Warta Viral) – Bupati Dairi Edy keleng ate Berutu hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang di selengarakan baru-baru ini di Medan pada hari Rabu (02/12) di pendopo rumah dinas gubernur Sumut.
Dalam Rakor yang membahas strategi nasional pencegahan korupsi ini Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan bahwa betapa pentingnya kegiatan Rakor ini di laksanakan.

Dimana secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.

Dia menyampaikan bahwa rata-rata Monitoring Control for Prevention (MCP) hingga saat ini Pemerintah Daerah di Sumut dengan rata-rata 45%, dengan daerah MCP tertinggi adalah Pemerintah Kota Pematang Siantar yang memperoleh capaian sebesar 82,06%.

Perihal optimalisasi aset di Sumut, Lili juga menyampaikan optimalisasi aset di Sumut terkait dengan pencapaian sertifikasi tanah yang sudah dilakukan Pemda di Sumut, dari target sekitar 3.400 sertifikat tahun 2020, capaian dari Januari hingga 30 November 2020 telah mencapai 2.478 bidang yang sudah memiliki sertifikat, sekitar 8.794.698 m², dengan nilai lahan Rp1,006 Triliun.

Dijelaskannya bahwa upaya yang di lakukan Kedeputian Pencegahan KPK selaras dengan program strategi nasional pencegahan korupsi yang dibentuk oleh Presiden RI. ” Salah satunya manajemen aset. Capaian program Pencegahan KPK kami ukur dengan MCP. Rata-rata MCP se-Sumut 45%. Tertinggi 82% Pematang Siantar dan terendah 4% Nias Barat, ” jelasnya.

Rakor di hadiri oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang di dampingi oleh Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Sekda Prov. Sumut R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu bersama 17 Bupati/Walikota.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatkan daerah dan bahkan di lakukan oleh Dunia, dia mengambil satu contoh yaitu Negara Singapura yang memiliki pendapatan negara dari sektor pajak sekitar 98%.

Selain itu dia juga menyinggung kepatuhan pajak masyarkat’ karena potensi wilayahnya tak ada. Sedangkan kita di Sumut punya potensi wilayah, namun kepatuhan pajaknya semrawut, ”sindirnya.

Menurut hemat Edy pendapatan pemprov Sumut bisa mencapai 10 triliun apabila di lakukan tertib pajak sebab dia sangat menginginkan sekali supaya rakyat Sumut sejahtera .

Di penghujung acar, di lanjutkan dengan penandatangan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) Tax Clearance antara Gubernur Sumut dengan 11 pemerintah Kabupaten/Kota penerima sertifikat, yaitu Kabupaten Dairi, Batu Bara, Deli Serdang, Karo, Langkat, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kota Pematang Siantar dan Kota Tebing Tinggi serta penandatanganan rekonsiliasi data pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) antara Gubernur Sumut dengan PT Pertamina yang di saksilan langsung oleh wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Kris)