Realisasi Dana Refocusing Gugus Tugas Covid-19 di Dairi

Realisasi Dana Refocusing Gugus Tugas Covid-19 di Dairi

104
0
BERBAGI

Dairi, (Warta Viral) – Total anggaran APBD Rp.72,7 Miliar, hanya terserap 60 %. Bahkan kegiatan penting seperti pengadaan makanan tambahan untuk 26 ribu balita sebesar Rp6.7 miliar dan pemberdayaan supir Rp1.9 milar dibatalkan dengan alasan tidak dijelaskan.

Padahal Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 dengan memperhatikan Instruksi Presiden No.4 tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sudah tegas dan jelas dalam hal percepatan penanganan pandemi Covid-19 di setiap daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Sekretaris Gugus Tugas PPPC-19, Leonardus Sihotang kepada Media Online Gajahtobanews.com menyampaikan bahwa informasi besaran jumlah anggaran Refocusing dan Realokasi tahap kedua untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 sebesar Rp58,22 miliar.

“Total pagu anggaran BTT Covid-19 total 72.7 miliar terdiri dari tahap pertama Rp14.5 miliar dan tahap kedua sebesar Rp58.22 miliar,” ujar Leonardus menjawab tim Gajahtobanews.com, Senin (28/12/2020) di Sidikalang ketika dikonfirmasi soal realisasi dana Covid-19.

Leonardus yang juga Sekretaris Daerah (Setda) itu menjelaskan Pemkab Dairi telah memberikan laporan penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah RI di Jakarta dengan nomor surat 903/5735 dengan sifat penting tertanggal 24 November 2020.

Setda mengatakan penyampaian laporan penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 tersebut untuk menindaklanjuti Radiogram Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor T.910/4331/Keuda tanggal 20 Oktober 2020 dengan tembusan ke Bupati Dairi, Wakil Bupati Dairi, Gubernur Sumatera Utara dan Inspektur Kabupaten Dairi.

“Dalam laporan itu menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan dan bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional,” ujar Leonardus Sihotang merinci dengan jelas untuk tujuan transparansi, akuntabilitas dan good governance.

Berikut Laporan Penggunaan APBD Untuk Penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi per 16 November 2020.

Refocusing Tahap Pertama, anggaran sebesar Rp14.402.383.752, Realisasi 33.17% sebesar Rp4.777.899.900 terdiri dari:

Kegiatan pengelolaan pelayanan JKN (dana Kapitasi JKNTA.2020), anggaran Rp2.080.000, realisasi Rp822.889.900 atau 39.56% untuk 18 Puskesmas.

Kegiatan pengelolaan pelayanan JKN (silpa TA.2019), anggaran Rp1.751.755.207, realisasi Rp591.020.000 atau 33.74% untuk 18 Puskesmas.

Kegiatan pengelolaan bantuan operasional kesehatan (BOK) DAK Non Fisik, anggaran Rp6.133.712.600 realisasi Rp652.109.500 atau 10.63%.

Kegiatan peralatan pencegahandan pengendalian penyakit STBM, anggaran Rp1.998.116.615, realisasi Rp1.693.904.000 atau 84.78%.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, anggaran Rp234.900.000, realisasi Rp99.870.500 atau 42.52%.

Kegiatan pencegahandan pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang, anggaran Rp255.750.000, realisasi Rp158.700.000 atau 62.05%.

Kegiatan pengadaan obat dan BMHP (DAK Fisik), anggaran Rp141.526.480, realisasi 0% (nol persen).

Kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 (DBH-CHT), anggaran Rp374.994.000, realisasi Rp374.406.000 atau 99.64%.

Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Rumah Sakit, anggaran Rp684.915.000, realisasi 0% (nol persen).

Kegiatan pengadaan alat kesehatan ruang isolasi Covid-19 (DAK Fisik) anggaran Rp746.713.850, realisasi Rp385.000.000 atau 51.56%.

Refocusing Tahap Kedua anggaran sebesar Rp58.221.677.010, realisasi Rp39.153.627.969 atau 67.25%, terdiri dari tiga pos, yaitu:

A. Belanja Tidak Terduga, anggaran Rp22.629.452.850, realisasi Rp13.876.498.619 atau 61.32%.

A.1 Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk instansi diluar Puskesmas dan satelitnya anggaran, Rp1.794.087.850, realisasi Rp781.223.850 atau 43.54%.

A.2 Kegiatan pengadaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan biaya operasional kelompok kerja kesehatan, anggaran Rp7.745.000.000, realisasi Rp4.425.200.000 atau 57.14%.

A.3 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, anggaran Rp1.107.014.400, realisai o% (nol persen).

A.4 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, anggaran Rp39.920.000, realisasi Rp37.030.000 atau 92.76%.

A.5Pengadaan perlengkapan rumah tangga RSUD, anggaran 126.000.000, realisasi 0% (nol persen).

A.6 Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensi, anggaran 390.000.000, realisasi Rp354.000.000 atau 90.77%.

A.7 Penyemprotan Disinfektan, anggaran Rp493.890.000, realisasi Rp257.055.000 atau 52.05% untuk 15 kecamatan.

A.8 Penyediaan rumah singgah, anggaran 931.547.600, realisasi Rp581.166.000 atau 62.39%.

A.9 Operasional untuk pemulasaran, anggaran Rp29.200.000, realisasi 0% (nol persen).

A.10. Operasional untuk pemakaman, anggaran Rp55.000.000, realisasi Rp18.060.000 atau 32.84% untuk 5 jenazah yang ditangani.

A.11 Penyiapan lahan untuk pemakaman 892 meter, anggaran Rp159.411.000, realisasi Rp159.411.000 atau 100%.

A.12 Operasional Gugus Tugas Covid, anggaran Rp1.276.120.000, realisasi Rp1.276.120.000 atau 100% untuk 7 pokja gugus di 15 kecamatan.

A.13 Operasional penyaluran bantuan paket bahan pangan, anggaran Rp614.340.000, realisasi Rp184.465.000 atau 30.03% untuk 96.438 paket.

A.14 Insentif penanganan Covid-19 RSUD Sidikalang, anggaran Rp1.070.250.000, realisasi Rp663.000.000 atau 61.95%.

A.15 Operasional penjemputan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), anggaran Rp477.640.000, realisasi Rp2.362.500 atau 0.49%.

A.16 Operasional posko perbatasan, anggaran Rp4.395.030.000, realisasi Rp3.698.697.000 atau 84.16% untuk 5 posko.

A.17 Belanja penanganan pasien ODP dan PDP di RSUD, anggaran Rp413.000.000, realisasi Rp73.656.269 atau 17.83%.

A.18 Pengadaan sarana dan prasarana komunikasi publik penanganan Covid-19, anggaran Rp620.270.000, realisasi Rp475.320.000 atau 76.63%.

A.19 Penerapan protokol kesehatan di pasar, anggaran Rp889.732.000, realisasi Rp889.732.000 atau 100% untuk 6 pasar.

B. Penanganan dampak Ekonomi, Anggaran Rp6.424.164.160, realisasi Rp3.331.939.850 atau 51.87% terdiri dari:

B.1 Operasi pasar sembako, anggaran Rp1.085.904.000, realisasi 0% (nol persen) atau dibatalkan.

B.2 Pemberdayaan penjahit untuk pembuatan masker kain, anggaran Rp1.254.444.000, realisasi Rp1.254.444.000 atau 100% untuk 151.000 buah masker.

B.3 pemberdayaan penenun ulos, anggaran Rp150.000.000, realisasi Rp148.663.500 atau 99.11% untuk 891 Kg benang tenun.

B.4 Pemberdayaan supir, anggaran Rp1.920.600.000, realisasi 0% (nol persen) atau dibatalkan.

B.5 Bantuan stimulan pengembangan tanaman pangan, anggaran Rp2.013.216.160, realisasi Rp1.928.832.350 atau 95.81% untuk luas lahan 11.443 rante.

C. Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial dan BTT, anggaran Rp29.267.310.000, realisasi Rp22.037.723.300 atau 75.30% dengan rincian sebagai berikut:

C.1 Kegiatan penyediaan peralatan dan logistik kebutuhan dasar penanggulangan bencana, anggaran Rp99.250.000, realisasi Rp92.533.800 atau 93.23%.

C.2 BTT, Bantuan sosial tunai, anggaran Rp18.400.000.000, realisasi Rp18.358.223.500 atau 99.77%, untuk 10.000 KK di 8 Kelurahan dan 161 desa.

C.3 Bantuan susu untuk 25.950 balita, anggaran Rp6.754.500.000, realisasi 0% (nol persen) atau dibatalkan.

C.4 Bantuan hibah instansi vertikal dukungan pencegahan Covid-19, anggaran Rp1.500.000.000, realisasi Rp.1.073.406.000 atau 71.56%.

C.5 Bantuan suplemen untuk masyarakat yang mengidap penyakit kronis yang beresiko tinggi terdampak Covid, anggaran Rp150.000.000, realisasi Rp150.000.000 atau 100%.

Dirut PT DPM, Ma Jinping menyerahkan satu unit mobil ambulance ke Pemkab Dairi yang diterima langsung oleh Bupati Dairi, DR Eddy Berutu.

Ketua DPC Partai Gerindra mewakili Gekira, Rasiden Damanik (kiri) serahkan bantuan kepada Bupati sekaligus Ketua Gugus Tugas penanganan Covid 19 DE.Eddy Berutu di halaman pendopo Bupati Dairi, Rabu (06/05/2020)

Sebelumnya salah satu perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, agar Pemerintah Daerah diminta jangan ragu-ragu untuk melakukan kegiatan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah.

Karena kegiatan refocussing dan realokasi telah dikoordinasi dan dikawal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga masing-masing daerah bisa memaksimalkan dalam bekerja.

Demikian perintah Tito Karnavian yang didampingi Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam Rakor melalui Vidio Conferensi (Vidcon) dengan para Kepala Daerah di 34 Provinsi se Indonesia, termasuk 416 Kepala Daerah di tingkat Kabupaten, 86 Kepala Daerah di tingkat Kota dengan diiikuti 80 persen Ketua DPRD di seluruh Indonesia, bertempat di ruang kerja Bupati Dairi, Jumat (17/04).

Dalam Rakor Vidcon sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/ 2813/SJ dan No 177/KMK.07/2020 Tanggal 9 April 2020, Mendagri Tito mengimbau kepada pemda untuk menjaga kesehatan publik bersamaan menjaga ketahanan pangan dan kesetabilan ekonomi yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Tito Karnavian mengatakan untuk penanganan Covid-19, dibutuhkan keseriusan dari seluruh Kepala Daerah dalam melakukan refocussing dan realokasi anggaran TA. 2020. (Kris)

TIDAK ADA KOMENTAR

Comments are closed.