Anies Keluarkan IMB Reklamasi, DKI Rugi 15 Persen NJOP

Anies Keluarkan IMB Reklamasi, DKI Rugi 15 Persen NJOP

189
0
BERBAGI

Jakarta, (Warta Viral) – Terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi di Jakarta Utara menimbulkan polemik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diduga telah merugikan negara.

Pasalnya, langkah Anies Menertiban IMB tanpa perda dapat menghilangkan kesempatan Pemprov DKI mendapatkan dana kontribusi tambahan sebesar 15 persen nilai jual objek pajak (NJOP).

Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi yang seolah-olah mengesampingkan potensi pendapatan tambahan bagi Pemprov DKI.

Atas kasus IMB Reklamasi, mahasiswa yang berasal dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur berunjuk rasa di dalam Balai Kota DKI Jakarta. Mereka beraksi menolak penerbitan IMB Reklamasi dan mendesak KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Jika ada indikasi tindak pidana korupsi, bisa saja hal itu dilaporkan ke KPK. Nantinya KPK bakal melakukan pengecekan apakah laporan itu benar-benar ada indikasi korupsi atau tidak, ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bingung dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebingungan Ahok itu karena Anies menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ratusan bangunan di Pulau Reklamasi menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang Ahok terbitkan.

Padahal, menurut Ahok, Anies bisa saja mencabut pergub tersebut agar IMB tak terbit. Apalagi, kata Ahok, Anies sebelumnya sudah pernah melakukan hal serupa, yakni mencabut pergub yang Ahok terbitkan.

“Soal susah cabut pergub kan kontradiktif sama keputusan dia ubah pergub soal motor lewat Thamrin dan lain-lain. Soal kaki lima dan RPTRA aja dia biasa ubah kok pergubnya,” ujar Ahok saat dihubungi, Rabu sore, 19 Juni 2019.

Pemerintah DKI sebelumnya menerbitkan IMB untuk ratusan bangunan di Pulau D yang sekarang bernama Pantai Maju pada November 2018. Penerbitan IMB itu sebelumnya didahului penyegelan 932 bangunan oleh Anies pada Juni 2018.

Proses penerbitan IMB itu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) dengan berdasarkan pengajuan PT Kapuk Naga Indah (KNI) selaku pengembang Pantai Maju. Langkah penerbitan izin itu menuai kontoversi karena Anies sedari awal menyatakan antireklamasi.

Alasan Anies menerbitkan IMB, karena PT KNI telah membayar denda dan pengembang memiliki dasar hukum dalam melakukan pembangunan ratusan gedung dan rumah itu, yakni Pergub 206 tahun 2016 terbitan Ahok. Dalam aturan itu, pengembang memiliki hak 35 persen dari total luas pulau 312 hektare. “Suka atau tidak terhadap isi pergub ini, faktanya pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat,” ujarnya. Anies. (Edward)

TIDAK ADA KOMENTAR

Comments are closed.